JAKARTA, Beritalima.com– Senator dari Dapil Provinsi Sumatera Utara, Badikenita Br Sitepu mendukung larangan mudik untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia.
Namun, kata Badikenita dalam Dialog Kenegaraan dengan tema ‘Peran Daerah Antisipasi Larangan Mudik Lebaran 2021’ di Press Room Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (28/4).
“Dibutuhkan ketegasan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar larangan mudik tersebut dapat berjalan baik dan benar-benar mencegah adanya penularan baru Covid-19, satu-satunya adalah melalui regulasi turunannya ke Pemda.
“Terkait dengan larangan mudik ini sebenarnya sangat dibutuhkan ketegasan dari pemerintah. Penting dibuat Pergub, Perbup, dan Perwali. Terkait Covid ini harus langsung dibuat turunan dari peraturan pemerintah.,” ucap dia.
Berkaca pada peningkatan kasus Covid-19 di India yang sangat signifikan, Badikenita meminta masyarakat menahan diri agar tidak kembali mudik di tahun ini. Kasus dan kematian akibat Covid-19 di India meningkat tajam dikarenakan adanya kerumunan berupa upacara keagamaan di berbagai daerah yang memunculkan klaster baru penularan Covid-19.
Badikenita menilai kunci keberhasilan dari larangan mudik ini adalah kesadaran dari masyarakat. “DPD RI akan melakukan fungsi koordinasi dengan kepala daerah, baik gubernur, walikota, kabupaten.
“DPD RI sangat dekat dengan masyarakat, akan membangun komunikasi yang baik sehingga ada edukasi bagi masyarakat,” imbuh Badikenita yang juga Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI ini.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irwan mengatakan, larangan mudik dikeluarkan karena mudik tahun lalu, meski sudah dilarang, ada peningkatan kasus Covid 220 persen. Apalagi saat ini trend kasus Covid-19 sedang meningkat.
“Setiap ada libur panjang, ada kenaikan jumlah, dan itu cukup signifikan. Itu yang menjadi pertimbangan kita. Kita sepakat ini jangan sampai terjadi lagi. Karena dampaknya luar biasa, tidak hanya untuk kesehatan, tapi juga untuk bidang sosial ekonomi lainnya,” jelas dia.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Jakarta, Trubus Rahadiansyah menilai larangan mudik tahun ini akan sulit untuk dilakukan karena tahun kemarin masyarakat juga tidak diperbolehkan untuk mudik.
Trubus menilai, masyarakat juga cenderung tidak mengikuti himbauan pemerintah dikarenakan inkonsistensi dari pemerintah pusat sendiri. “Ada larangan mudik. Lalu ada kepala daerah dan bahkan menteri di pusat yang mempersilahkan masyarakat untuk mudik sebelum 6 Mei. Masyarakat berbondong-bondong mudik. “Dan, saat ini syahwat masyarakat mudik sangat besar, apalagi tahun kemarin tidak bisa mudik,” demikian Trubus Rahadiansyah. (akhir)
