Jakarta, beritalima.com|- Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan/kritik publik terkait kerja Panitia Kerja (Panja) aparat penegak hukum seperti Reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan.
Langkah ini dinilai krusial agar agenda reformasi aparat penegak hukum tidak berhenti pada tataran wacana dan rapat formal semata.
Habiburokhman menyampaikan, pembentukan Panja reformasi merupakan respons atas berbagai keluhan masyarakat mengenai penegakan hukum yang dinilai masih jauh dari rasa keadilan. Mulai dari persoalan integritas aparat, transparansi penanganan perkara, hingga praktik penyalahgunaan kewenangan yang kerap mencederai kepercayaan publik.
“Panja ini tidak boleh eksklusif. Kami menerima masukan dari akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga korban ketidakadilan hukum. Reformasi penegakan hukum harus lahir dari suara publik,” ujar Habiburokhman kepada media (8/1).
Namun demikian, sikap terbuka tersebut juga memunculkan pertanyaan kritis: sejauh mana masukan publik benar-benar akan diakomodasi dalam rekomendasi Panja? Publik menilai, berbagai agenda reformasi hukum sebelumnya kerap berakhir tanpa perubahan signifikan di lapangan.
Komisi III DPR RI dinilai memikul tanggung jawab besar untuk memastikan reformasi di tubuh Polri, Kejaksaan, dan lembaga peradilan tidak berhenti pada evaluasi administratif. Reformasi struktural, budaya kerja, hingga mekanisme pengawasan internal dan eksternal menjadi pekerjaan rumah yang selama ini belum tuntas.
Bagi Habiburokhman, Panja fokus pada perbaikan sistemik, termasuk pola rekrutmen, promosi jabatan, penegakan kode etik, serta penguatan pengawasan agar aparat penegak hukum tidak lagi kebal kritik.
“Kita ingin reformasi yang berdampak langsung. Bukan hanya laporan tebal, tapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat pencari keadilan,” tegasnya.
Di sisi lain, masyarakat sipil berharap Komisi III DPR RI berani bersikap lebih tegas terhadap institusi penegak hukum yang terbukti bermasalah. Tanpa keberanian politik dan komitmen kuat, Panja Reformasi dikhawatirkan hanya menjadi forum diskusi tanpa daya paksa.
Jurnalis: rendy/abri
