Soal Penanganan Covid-19, Demokrat: Jokowi Harus Belajar Dari Negara Lain

  • Whatsapp

JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendesak Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil kebijakan pelarangan masuknya Warga Negara Asing (WNA) ke Indonesia pada masa Pandemi Covid-19.

Soalnya, ungkap politisi senior partai berlmbang Bintang Mercy itu, WNA yang masuk ke Indonesia berpotensi menjadi medium penyebaran varian baru Covid-19 di tengah laju penyebaran Covid-19 yang tidak kunjung menunjukkan tren penurunan.

Wakil rakyat dari Dapil Jawa Barat ini menilai, masih dibiarkannya WNA masuk ke Indonesia menunjukkan kurangnya sensivitas Pemerintahan Jokowi terhadap kondisi masyarakat. Di satu sisi, Pemerintahan Jokowi melarang berbagai aktivitas warga melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Namun, pada sisi lain, Jokowi membuka keran untuk WNA terutama dari China untuk masuk ke Indonesia. “Ini menunjukkan kurangnya sensivitas Pemerintahan Jokowi terhadap masyarakat yang kesulitan ekonomi karena pembatasan ketat,” ungkap Syarief Hasan.

Apalagi, beberapa negara juga telah melakukan pembatasan masuk Warga Negara Indonesia (WNI) ke negara mereka. April 2021, Jepang melarang 152 negara, termasuk Indonesia disusul Hongkong yang melarang WNI masuk ke negaranya per-25 Juni 2021. Terbaru, Uni Emirat Arab dan Singapura melarang WNI masuk ke Singapura.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebut, pelarangan WNA masuk ke Indonesia di masa darurat hal yang lumrah. “Kita berada di kondisi darurat dimana kasus harian melebihi 30 ribu per-hari sehingga pelarangan WNA adalah hal yang relevan. Beberapa negara melakukan pelarangan yang sama terhadap WNI asal Indonesia.”

Data Satgas Penanganan Covid-19 menunjukkan kenaikan kasus positif harian selalu berada di atas 35.000 kasus per-hari. Total kasus positif Covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak diumumkan pertama kali di awal Maret tahun lalu hampir mencapai 2,5 juta kasus positif dan 65.457 kematian dan belum ada tren pelandaian kasus sama sekali.

Dia menilai, Pemerintah Indonesia harus belajar pada negara lain yang berhasil keluar dari Pandemi. “Mereka melakukan pembatasan ketat WNA dan pergerakan masyarakat, lokalisasi kasus, hingga vaksinasi cepat sehingga Covid-19 tidak menyebar terus menerus. Bukan malah menganggap masuknya WNA ke Indonesia sebagai hal yang lumrah di masa darurat ini.”

Ia juga menyebut, Negara lain sejak awal melakukan lockdown hingga pembatasan ketat berhasil menurunkan kasus. Sebagian besar negara yang berhasil melawan Covid-19 dikarenakan melakukan lockdown atau pembatasan ketat lebih cepat.

“Orang yang boleh masuk hanya tamu negara dan diplomat. Berbeda dengan kita yang terlambat dan masih membiarkan pekerja asing masuk ke Indonesia di tengah darurat Covid-19.” kata politisi berdarah Sulawesi Selatan tersebut.

Syarief Hasan juga mendesak Pemerintahan Jokowi untuk mengambil kebijakan yang lebih tegas. Pemerintahan Jokowi harus mengevaluasi implementasi PPKM Darurat di lapangan. Pemerintah harus menunjukkan lebih tegas terhadap masuknya WNA sehingga masyarakat percaya kepada kebijakan Pemerintah.

“Pemerintahan Jokowi seharusnya membuat kebijakan secara komprehensif dengan pengetatan dalam negeri dan pelarangan WNA masuk ke Indonesia selama masa darurat Covid-19,” demikian Dr Syarief Hasan. (akhir)

 

beritalima.com
beritalima.com

Pos terkait