JAKARTA, Beritalima.com– Rencana Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kran impor beras 1 juta ton dalam waktu dekat adalah kebijakan yang kontradiksi atau bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya.
Pendapat tersebut dikemukakan anggota Komisi VI DPR RI membidangi Perdagangan dan Perindustrian, Hj Nevi Zuairina dalam keterangan tertulis yang diterima awak media, Selasa (16/3).
Wakil rakyat dari Dapil II Provinsi Sumatera Barat itu berpendapat, semua data menunjukkan stok beras dan semua prediksi pada beberapa bulan ke depan sangat aman sehingga tidak ada alasan untuk membuka kran impor, apalagi sampai 1 juta ton dalam waktu dekat.
“Kementerian perdagangan mesti sinkron dengan kementerian teknis dalam hal ini kementan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan stok beras nasional hingga akhir Desember lalu 7.389.575 ton. Sebentar lagi kan panen raya. Untuk apa impor sejuta,” kata Nevi mempertanyakan.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat sudah ada gejolak di masyarakat yang menentang rencana impor beras. Bahkan yang sangat miris menurut dia adalah adanya petani yang dalam satu kawasan mengeluh gabahnya di hargai Rp 1.400, per kg.
“Seharusnya pemerintah lebih mementingkan menyelamatkan petani dengan membeli gabah mereka dengan harga yang layak sesuai HET. Ini kok malah impor kan jelas merupakan sebuah kontradiksi kebijakan tataniaga,” ketus Nevi.
Karena itu, Nevi meminta Pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar membatalkan rencana importasi beras ini. Ia mendorong pemerintah melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) menyerap gabah petani karena kebijakan ini akan membawa banyak kebaikan, yakni menyelamatkan petani,
Memenuhi stok beras nasional dan tidak berlebihan dalam penyimpanan beras dengan jumlah banyak berakibat kadaluarsa karena lambat terserap ke end user. Dua tahun lalu harusnya menjadi pelajaran dimana 20 ribu ton beras kadaluarsa.
“Bahkan pada saat itu beras-beras terancam membusuk di gudang-gudang logistik. Ini kan selain mubadzir uang negara, juga sangat miris terhadap situasi masyarakat terutama petani yang seharusnya kesejahteraannya meningkat tapi melambat akibat ketidak efisienan dampak kebijakan.”
Dikatakan, semua lembaga memprediksi ada kenaikan produksi beras dari Januari hingga April. Mulai dari BPS, Kementan, bahkan lembaga non pemerintah memprediksi produksi beras RI 2021 mencapai kecukupan dibanding tahun lalu.
“Saya berharap, sinkron antara Kementerian teknis dan non teknis seperti Kemendag. Harus harmonis dalam kebijakan untuk menghindari ketidak efisieanan anggaran negara maupun menghindari kerugian lebih besar di masyarakat. Jangan sampai kekuasaan yang ada digunakan hanya untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat,” demikian Hj Nevi Zuairina. (akhir)
