JAKARTA, Beritalima.com– Wacana reshuffle kabinet yang belakangan menjadi diskursus publik juga merambah ke meja para Senator di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Sejumlah anggota DPD RI menyampaikan perlunya Presiden mempertimbangkan unsur ketiga dalam komposisi kabinet. Yaitu dari unsur DPD RI.
Demikian disampaikan sejumlah senator. “Selama ini kan ada dua unsur, dari partai politik dan profesional. Nah, sudah saatnya ada unsur ketiga, dari DPD RI, yang selama ini bekerja untuk kepentingan daerah. Kami yang selama ini bergelut mewakili daerah, terdiri dari 136 tokoh yang dipilih dengan suara yang signifikan, sangat layak untuk terlibat langsung dalam mengambil kebijakan di eksekutif,” urai senator dari Dapil Provinsi Lampung, Bustami Zainudin.
Senada dengan Bustami, Senator asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Angelo Wake Kako menilai, keterlibatan unsur DPD RI di dalam kabinet akan membuat keseimbangan wajah kabinet, khususnya keterwakilan daerah. “Dan, tentu ini akan memperkuat komposisi kabinet Presiden Jokowi, bukan hanya representasi partai politik dan professional, yang terkadang juga berlatar belakang pengusaha,” kata Angelo.
Abdul Rahman Thaha dari Dapil Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menilai anggota DPD yang memiliki daerah pemilihan jauh lebih luas dari anggota DPR RI tentu lebih memahami seluk beluk daerah, terutama menyangkut disparitas pembangunan. “Apalagi Pak Jokowi sudah menyampaikan konsep pembangunan Indonesia-sentris, bukan Jawa-sentris. Kami yang melihat langsung bagaimana kondisi di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” ungkap Thaha.
Sebelumnya, Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri mengingatkan publik, Menteri dari unsur DPD RI sudah pernah ada. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di mana pengelolaan beberapa Kementerian diberikan kepada perwakilan DPD RI sebagai representasi Daerah.
“Sudah bukan rahasia lagi, memasuki bulan ke delapan, banyak hasil survey bahwa Kabinet Kerja Jokowi menunjukkan ketidakpuasan publik. Jadi kami mendorong juga kepada Bapak Presiden untuk bisa mengevaluasi menteri yang terindikasi rapor merah itu,” jelas Hasan.
Dikatakan, Komite II di tempatnya juga memiliki beberapa catatan tentang kinerja para menteri mitra Komite II. Rabu (8/7), Pimpinan MPR RI menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. “Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR Syarief Hasan sempat menyinggung soal reshuffle kabinet,” kata Hasan mengulang perkataan Ketua MPR Bambang Soesatyo.
Kendati begitu, dia mengaku tak tahu soal kepastian reshuffle kabinet, sebab hal itu merupakan hak prerogatif Jokowi. Kendati begitu, Jokowi sempat mengungkapkan bahwa dirinya ingin jajaran menterinya bekerja secara maksimal. Terlebih, saat ini negara tengah mengalami krisis akibat pandemi virus Corona (Covid-19). (akhir)
