Jakarta — Usulan Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang meminta Pemilu 2024 diundur menjadi 2026 mendapat kecaman dan penolakan. Usulan itu dinilai sebagai sikap anti demokrasi dan melawan akal sehat.
Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Voxpol Center Research an Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, S.I.P., M.I.P. mengatakan orang yang minta pemilu ditunda bukan tokoh demokrasi.
”Aji gile nih usulan minta pemilu ditunda cuma gara-gara pandemi. Pilkada aja nggak bisa ditunda, kok pilpres bisa ditunda, aya aya wae,”kata Pangi menanggapi usulan Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis (24/2/2022).
Menurut Pangi tidak ada alasan menunda pemilu, apalagi karena alasan pandemi, alasan tingkat kepuasaan setingi langit pun tidak memenuhi syarat menunda pemilu pilpres.
”Pilkada saja nggak berani ada yang menunda waktu itu, padahal lagi kasus carona parah parahnya,”kata Pangi
Pangi menduga sedang ada pola desain secara sistematis dan masif untuk menambah masa jabatan presiden yang di dorong tokoh dari eksternal dan dari inner cicle Jokowi yang lebih kurang 10 tahun happy dan menikmati kue kekuasaan dari presiden Jokowi
”Kalau opsi pertama ini mengalami patahan atau gagal, maka desain untuk menunda pemilu menjadi pilihan opsi yang dipersiapkan,”katanya.
Apalagi, misalnya, alasan menunda pemilu karena merasa elektabilitas Cak Imim yang rendah. ”Makin ngawur dan ngagak relavan kalau benar itu menjadi azbabul menunda pemilu,”jelas Pangi.
Menurut Pangi menunda pemilu justru berbahaya. Sebab, bukan tidak mungkin rakyat akan bergerak melakukan perlawanan. Rakyat tidak akan tinggal diam untuk melakukan perlawanan terhdap usulan ini.
Pangi menilai menunda pemilu, salah satu ciri negara yang demokrasinya cacat. Sebab salah satu prasayarat mutlak negara demokratis indikatornya adalah terjadi pergantian elite secara teratur atau reguler via pemilu yang diselenggarakan negara
‘Disisi lain, lanjut Pangi, statmen Cak Imin menunda pemilu jelas tidak commen sense dan merusak citra PKB yang terkesan mendukung kelompokk oligarki yang melanggengkan kekuasaan menuju tangga otoriter.
”Jelas secara citra merugikan PKB dan Cak Imin sendiri. Ibu Kota Negara saja nggak bisa ditunda pemindahannnya ke kalimantan, apalagi pilpres mau ditunda, ya ngak bisalah,”tegas Pangi.
Bahkan Pangi menilai nenunda pemilu, adalah pekerjaan politisi yang melawan akal sehat. Menurutnya aturan bermain bernegara, berkonstitusi jangan diangggap main main.
Pangi kuatir nanti rakyat dan kaum intelektual kehilangan kesabaran untuk melawan di garis terdepan. ”Coba tunjukkan sama saya negara yang ngaku demokratis tapi menunda pemilu presiden karena alasan anu dan anu begitu,”tegas Pangi.
Menunda pemilu, adalah pekerjaan politisi yang melawan akal sehat. Menurutny, aturan bermain bernegara, berkonstitusi jangan main main, jelas dan clear, 5 tahun masa jabatan dan boleh di pilih lagi untuk 1 kali pemilu.
Pangi mengaku haqul yakin kaum intelektual kehilangan kesabaran untuk melawan di garis terdepan kalau ada yang coba mengakali alasan pakai macam macam menunda pemilu dan menambah masa jabatan untuk tiga periode.
”Hati hati rakyat mantau, ini masalah yang sangat sensitif, jangan khianati konstitusi, tertib lah bernegara ini,”katanya. (ar)
