JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto prihatin melihat cara kerja Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi penyebaran wabah pandemi virus Corona (Covid-19) yang diumumkan menyerang Indonesia awal Maret lalu.
Politisi senior itu dalam keterangan pers yang diterima Beritalima.com, Selasa (27/10) pagi mengatakan, Pemerintahan Jokowi sepertinya gagap dan tidak sistematis serta komprehensif dalam menentukan urutan kerja penanggulangan wabah yang telah merenggut ribuan nyawa masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan tersebut.
Meski banyak tim dan Satuan Tugas (Satgas) yang dibentuk, jelas wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu, tetapi tampak jelas kordinasi tim dan Satgas tersebut sangat lemah. Akibatnya, upaya penanggulangan wabah yang awalnya menyerang warga Wuhan, Provinsi Hubei, China ini menjadi berlarut-larut.
“Sudah delapan bulan, tenaga medis diberbagai Rumah Sakit di tanah air masih disibukan dengan penanganan wabah Covid-19. Pemerintahan Jokowi harusnya dalam penanggulangan Covid-19 ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” ujar Mulyanto.
Ditambahkan anggota Komisi VII DPR RI tersebut, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 mestinya berbasis riset alias evidence based approach. “Tak boleh sembarang atau sekedar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik yang luas karena memberi ketentraman di masyarakat,” kata Mulyanto.
Pemerintah, ungkap pemegang gelar doktor nuklir Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang itu, tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini.
“Harus clear dahulu hasil uji klinis. Kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga harus menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan. Tidak ada efek samping yang berarti,” jelas Mulyanto.
Karena itu Mulyanto meminta Jokowi harus benar-benar memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin ini agar masyarakat aman termasuk dari segi keyakinan relijius mereka.
“Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui tetapi vaksin ini langsung diedarkan, ini dipastikan bakal memunculkan gaduh baru di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” demikian Dr H Mulyanto. (akhir)
