JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan, Dr H Mulyanto prihatin melihat cara kerja Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi penyebaran wabah pandemi virus Corona (Covid-19).
Anggota Komisi VII DPR RI tersebut menilai, Pemerintahan Jokowi tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid 19. Meski banyak tim dan satgas yang dibentuk tapi kordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid 19 menjadi berlarut-larut.
“Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya,” ujar Mulyanto.
Wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten itu menambahkan, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid mestilah berbasis riset alias evidence based approach. Tak boleh sembarang atau sekedar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa sehingga mendapat penerimaan publik yang luas karena memberi ketentraman di masyarakat.
Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masak urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana tabrak sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut.
“Kemudian, BPOM juga harus sudah menerbitkan izin edar, sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin covid-19 dan aman bagi kesehatan. Tidak ada efek samping yang berarti,” jelas Mulyanto.
Politisi senior ini meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.
“Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya pemerintah stop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan,” demikian Dr H Mulyanto (akhir)
