Surabaya– Soal wacana Pemilu ditunda yang dilontarkan elit politik, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersuara keras. Dia pun mewanti-wanti mereka yang punya keinginan menunda pemilu.
Menurut LaNyala, saat ini rakyat memang belum merespon. Mereka masyarakat lapis bawah masih diam. Tapi bukan berarti rakyat, sebagai pemilik kedaulatan dan pemilik negara ini akan setuju.
”Sekarang mungkin rakyat masih diam, masih punya batas kesabaran melihat tingkah pola elit politik. Tapi kalau sudah kelewatan, bisa pecah revolusi sosial. Pemilik negara ini bisa marah dan para elit politik bisa ditawur oleh rakyat,” kata LaNyalla di Surabaya, Senin (28/2/2022).
Wacana menunda pemilu pertama.dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kemudian diamini oleh Ketua Umum Parta Amanat Nasional (PAN) dan Ketua umum Golkar Airlangga Hartarto.
Wacana ini didalilkan karena Indonesia masih dalam situasi Pandemi dan kesulitan anggaran.
Menurut LaNyalla, satu-satunya sarana bagi rakyat untuk melakukan evaluasi atas perjalanan bangsa hanya melalui Pemilu 5 tahunan. Karena sistem hasil Amandemen hanya memberi ruang itu.
“Itu pun rakyat sudah dipaksa memilih calon pemimpin yang terbatas, akibat kongsi partai politik melalui presidential threshold. Lalu sekarang cari akal untuk menunda Pemilu. Ini namanya sudah melampaui batas. Dan Allah SWT melarang hamba-Nya melampaui batas,” tandasnya seraya mengingatkan bahwa dasar negara ini adalah Ketuhanan.
Masih kata LaNyalla, rakyat sebagai pemilik negara bukan orang yang tidak mengerti. Mereka sangat punya kearifan berpikir. Bahkan dengan logikanya, rakyat mengatakan, kalau tidak punya anggaran, kenapa yang ditunda bukan pembangunan IKN?
Lagipula, sambung LaNyalla, para elit politik kita seharusnya tidak memberi masukan yang menjerumuskan kepada Presiden. “Kasihan Pak Jokowi, beliau kan sudah pernah menyatakan menolak tiga periode dan tidak mau diperpanjang. Rakyat masih ingat itu.”
“Sudahlah, kita tidak boleh menjalankan negara ini dengan suka-suka, apalagi ugal-ugalan dengan melanggar Konstitusi, atau mencari celah untuk mengakali Konstitusi. Saya berulang kali mengajak semua pihak untuk berpikir dalam kerangka Negarawan,” ungkap Senator asal Jawa Timur ini.
LaNyalla pun mengingatkan bahwa sistem Demokrasi Pancasila yang asli, sebelum dilakukan Amandemen, adalah yang paling cocok untuk Indonesia, dimana di dalam MPR sebagai Lembaga Tertinggi terdapat representasi partai politik, TNI-Polri, Utusan Daerah dan Utusan Golongan, untuk sama-sama merumuskan Haluan Negara dan memilih Mandataris MPR untuk menjalankan. (ar)
