SENTANI – Persoalan sengketa lahan Masyarakat Transmigrasi dengan pemilik hak ulasan masyarakat adat hingga saat ini belum menuai titik terang.
Menteri Agraria dan kepala Badan Pertanyaan Nasional Sofyan Djalil saat berkunjung ke Kabupaten Jayapura mendampingi Presiden Joko Widodo Rabu (11/4) mengatakan persoalan tersebut hingga kini masih dicarikan solusi penyelesaian terbaik.
“Harus diletakkan dulu tentang masalah hak ulayat. Kemudian jika terjadi sengketa maka kita cari akar persoalannya, ini adalah masalah lama. Saya tidak bisa mengatakan secara spesifik namun kita harus tahu duduk perkaranya dulu . Dan ini bukan hanya terjadi di Papua namun ditempat lain juga ada,”kata Sofyan Djalil.
Sementara Bupati Kabupaten Jayapura Mathius Awautouw turut menganggapi persoala tersebut. Mathous mengaku persoalan sengketa tanah Transmigrasi sudah dibicarakan dengan kementerian dan lembaga terkait.
“Sudah dan difasilitasi dengan DPD, dan Kentriaan Dalam Negeri sudah memberikan respon. Proses penyelesaian itu sementara berlangsung. Lokasi Transmigrasi bukan hanya satu namun banyak. Ini sudah dikomunikasikan,”katanya.
Menurutnya jika ada persoalan terkait sengketa lahan maka perlu disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pusat.
“Kalau ada masalah bisa disampaikan kepada pemerintah daerah, selanjutnya kita carikan solusi. Dan masalah ini bukan tidak pernah diselesaikan namun sudah ada upaya dilakukan,”katanya.
Sebelumnya, lahan garapan
Transmigrasi di Papua seperti halnya di Distrik Karya Bumi, dan Nimbokrang Kabupaten Jayapura serta wilayah Transmigrasi lain di Papua bersengketa dengan masyarakat adat setempat. Klime belum dibayarnya lahan tersebut oleh pemerintah membuat aktifitas para petani diwilayah sudah bertahun-tahun tidak bisa lagi menggarap lahannya itu. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan ini.
