JAKARTA, beritalima.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, melontarkan kritik keras terhadap arah kebijakan Kementerian Kehutanan yang dinilainya semakin condong pada eksploitasi komersial dan mengabaikan fungsi ekologis hutan.
Kritik tersebut disampaikan Sonny dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Parlemen, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan, kebijakan kehutanan yang hanya berorientasi pada target ekonomi berpotensi melanggar filosofi dasar undang-undang kehutanan.
Sonny memaparkan data yang menunjukkan ketimpangan serius dalam pengelolaan kawasan hutan nasional. Saat ini, luas Hutan Produksi mencapai 68,2 juta hektare atau sekitar 55 persen, jauh lebih besar dibandingkan total akumulasi Hutan Konservasi dan Hutan Lindung yang hanya 56,7 juta hektare.
“Jika kebijakan kehutanan terus dipaksakan untuk kepentingan komersial hingga mendominasi kawasan tanpa keseimbangan fungsi lindung, maka itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari ruh undang-undang kehutanan,” tegasnya.
Legislator asal Banyuwangi itu juga menyoroti praktik alih fungsi tanaman, khususnya penggantian tanaman keras dengan komoditas ekonomi seperti tebu. Menurutnya, kebijakan tersebut mengabaikan daya dukung lingkungan dan berisiko besar terhadap keberlanjutan fungsi hidrologis hutan.
“Di Banyuwangi, dampaknya sudah nyata. Banjir mulai terjadi akibat hilangnya tanaman keras yang diganti dengan tebu. Negara tidak boleh hanya mengejar angka produksi sambil menutup mata terhadap ancaman bencana yang dirasakan masyarakat kecil,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sonny juga mengkritisi lemahnya perlindungan hukum bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Ia menyoroti sistem bagi hasil yang diterapkan dalam kerja sama antara masyarakat dan Perhutani melalui unit bisnis seperti Palawi, yang dinilai rapuh secara hukum dan kerap merugikan warga lokal.
Selain persoalan tersebut, Sonny mengingatkan bahaya dari target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terlalu agresif. Menurutnya, ambisi peningkatan PNBP tanpa perencanaan matang justru dapat memicu pembabatan hutan oleh masyarakat, yang kemudian dialihfungsikan menjadi perkebunan kopi di sejumlah wilayah.
“Saya mohon atensi Bapak. Keinginan menambah PNBP oleh salah satu ADM justru menginspirasi masyarakat dalam tanda kutip untuk membabat hutan dan menggantinya dengan kopi. Ironisnya, aktivitas ini sering melibatkan tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat lokal tersingkir dari perannya sebagai jagawana atau penjaga hutan,” tegas Sonny.
Menutup pernyataannya, Sony mendesak Kementerian Kehutanan untuk segera mereorientasi kebijakan kehutanan nasional. Ia meminta agar sistem bagi hasil dirumuskan ulang dengan payung hukum yang kuat serta memastikan masyarakat lokal menjadi subjek utama dalam pengelolaan hutan.
“Tujuan penyelenggaraan kehutanan adalah kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Jangan sampai orientasi ekonomi yang berlebihan justru menghancurkan aset masa depan bangsa,” pungkasnya. (*)
