JAKARTA , beritalima.com – Upaya pelestarian hutan dinilai tidak akan efektif tanpa melibatkan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny T. Danaparamita, yang mendorong agar warga sekitar kawasan hutan ditempatkan sebagai subjek utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
Sonny menilai, masyarakat sekitar hutan memiliki potensi besar untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari kelestarian hutan, sepanjang pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan. Menurutnya, penyelenggaraan kehutanan sejatinya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak seharusnya hanya menjadi “penonton” di tengah kebijakan eksploitasi hutan, melainkan harus dilibatkan secara aktif sebagai pelaku ekonomi yang sekaligus berperan menjaga ekosistem.
“Saya kira kalau masyarakat di sekitar hutan ingin mendapatkan manfaat ekonomi, itu sebenarnya banyak sekali. Nah ini yang akan kita dorong agar kawasan hutan bisa berdampak ekonomis bagi masyarakat, namun dengan pendekatan ekologis yang memungkinkan kawasan hutan tetap asri dan terjaga,” kata Sonny dalam keterangannya yang dikutip dari TV Parlemen, Selasa (03/02/2026).
Politisi PDI Perjuangan asal Banyuwangi tersebut juga mendorong adanya dukungan nyata dari pemerintah, khususnya dalam memfasilitasi masyarakat melalui edukasi, pemahaman, serta pelatihan teknis terkait pengelolaan hasil hutan yang tidak merusak fungsi ekologis.
Selain itu, Sonny menilai pentingnya memperkuat kerja sama antara masyarakat dengan pihak terkait, seperti Perhutani, guna memastikan pengawasan dan pengelolaan hutan berjalan beriringan. Ia juga menekankan perlunya perumusan ulang sistem bagi hasil yang lebih adil bagi masyarakat lokal melalui regulasi yang jelas.
“Pemanfaatan hutan dan perlindungan alam harus selaras. Kita harus memastikan masyarakat sekitar mendapatkan edukasi yang baik agar mereka mampu mengelola potensi hutan secara mandiri namun tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sonny berharap langkah-langkah tersebut dapat meminimalisir dominasi korporasi besar dalam pengelolaan hutan produksi yang selama ini dinilai kerap mengabaikan kesejahteraan warga lokal dan keseimbangan ekosistem. Ia juga meminta pemerintah tidak berhenti pada pemberian izin akses semata, melainkan melakukan pendampingan secara berkelanjutan hingga masyarakat benar-benar mandiri.
“Hutan yang lestari adalah hutan yang mampu memberikan penghidupan bagi warga di sekitarnya. Jika masyarakat sejahtera karena hutan, maka dengan sendirinya mereka akan menjadi garda terdepan dalam menjaga hutan tersebut dari kerusakan. Kita ingin mewujudkan ekonomi hijau yang inklusif, di mana rakyat kecil adalah pelakunya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur III itu. (*)
