SURABAYA, beritalima.com – Anggota DPRD provinsi Jawa Timur Fuad Benardi menyesalkan sikap para pejabat yang duduk di kepemimpinan BUMD milik Pemprov Jatim. Bukan saja karena tertutupnya informasi terkait kinerja mereka, tapi juga tidak adanya keterbukaan informasi laporan keuangan yang sudah dikelola mereka.
Kinerja kesehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Timur dinilai carut marut. Kekecewaan atas minimnya transparansi laporan keuangan serta dugaan masalah produksi akibat kerusakan mesin.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi C DPRD provinsi Jawa Timur Fuad Benardi saat diwawancarai oleh awak media, usai sidang paripurna DPRD provinsi Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya pada Senin (20/10/2025).
Politisi PDI-P tersebut menyingung secara spesifik terkait masalah yang dialami BUMD yang bergerak bidang produksi Kasa Husada Bhakti dan kapas untuk rumah sakit. Ia pun mempertanyakan, logika dan komunikasi manajemen BUMD tersebut terutama permintaan spesifik produk dari 14 rumah sakit miliki Pemprov Jatim.
“Secara logika, BUMD ini kan ada. Rumah sakit milik Pemprov saja kita punya 14. Mengkomunikasikan antara direktur Kasa Husada Bhakti dengan direktur rumah sakit milik
Pemprov itu mestinya bisa dilakukan. Kalau pun memang ada permintaan spek apa-apa kan tinggal dipenuhi ya,” ujarnya.
Fuad menyampaikan bahwa sebagai mantan pengusaha, melihat adanya masalah mendasar dalam sistem tata kelola bisnis di BUMD tersebut, pihaknya merasa sangat prihatin.
“Terkait, bagaimana sistem tata kelola bisnisnya itu kan memang kelihatannya tidak bagus-bagus amat dan juga kelihatannya banyak masalah,” tukasnya.
Fuad juga menyoroti terkait ketiadaan laporan keuangan yang transparan. Fuad menyebutkan, direksi BUMD selama ini hanya melaporkan keluhan, namun tidak melampirkan laporan keuangan meskipun telah diminta berulang kali dalam setiap pertemuan dengan komisi C.
“Memang selama ini dari BUMD sektor kesehatan itu hanya melaporkan keluhan saja, tetapi tidak pernah melaporkan laporan keuangan seperti apa. Padahal, kita sudah minta dalam setiap pertemuan berikutnya itu secara transparan untuk disertakan laporannya, tetapi tidak pernah diberikan,” tegasnya.
Selain masalah transparansi laporan keuangan, Fuad juga menerima informasi bahwa produksi BUMD terhambat karena mesin yang rusak dan kadaluarsa.
“Situasi ini membuat produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan pesanan, bahkan semakin buruk kualitasnya. Sehingga, memicu keluhan dari rumah sakit tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fuad mengungkapkan bahwa inisiatif manajamen dalam kerusakan mesin ini patut dipertanyakan. Ia pun menilai, jika memang masalahnya ada pada alat, seharusnya BUMD memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan pihak swasta.
“Kalau memang mereka itu ada kekesalan terkait mesin, kenapa kok tidak kerjasama dengan pihak swasta? Karena, BUMD itu memiliki kewenangan KSO atau kerja sama operasi ke pihak swasta atau stakeholder lainnya,” ungkapnya.
Fuad menuturkan bahwa pihaknya memberikan alternatif lain untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan seperti Bank Jatim atau BPR.
“Hal ini bertujuan agar BUMD segera mendapatkan dana untuk membeli mesin baru, menjaga produksi tetap berjalan sesuai spesifikasi yang diminta rumah sakit dan tetap menghasilkan keuntungan,” lanjut dia.
“Keuntungan tersebut diharapkan dapat menyehatkan perusahaan, menyumbang setoran ke pendapatan asli daerah (PAD) serta menjaga fungsi sosial dengan memastikan para pekerja tetap mendapatkan gaji,” imbuhnya.
Selain itu, Fuad juga mengakui bahwa komisi C kurang mendapatkan informasi yang transparan dari biro perekonomian. Meskipun demikian, ia menaruh harapan besar pada pemimpin baru.
“Harapan itu, paling tidak dengan sedemikian besar potensinya, kemudian juga aset yang dikelola itu juga banyak. Kami berharap manajamen bisa dikelola dengan baik dan dimaksimalkan,” tutupnya.(Yul)
