SURABAYA, beritalima.com – Guna menyosialisasikan program gubernur dan wakil gubernur terpilih periode 2019-2024, yakni Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Elestiato Dardak memiliki rencana dan target kerja dalam 99 hari pertama pemerintahannya, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov Jatim mengadakan kegiatan forum humas pemerintahan atau disebut bakohumas, Kamis (21/2).
Kepala Diskominfo Prov Jatim dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Komunikasi Publik, Danu Ardhiarso, mengatakan dalam memimpin Jatim gubernur telah membagi fokus pekerjaan di 99 hari pertama menjadi tiga bagian melalui 9 program yang terterah dalam nawa bhakti satya yang siap melayani dan kekerja untuk masyarakat Jatim.
Nawa Bhakti Satya 9 program kerja adalah Jatim sejahtera, Jatim kerja, Jatim cerdas dan sehat, Jatim akses, Jatim diniyah, Jatim agro, Jatim berdaya , Jatim amanah dan Jatim harmoni. Tiga tahapan 99 hari pertama ini, yang pertama yaitu apa-apa yang akan dilakukan dan dikerjakan di 33 hari pertama, lalu berikutnya 33 hari kedua dan 33 hari ketiga akan disharingkan dalam kegiatan Forum Bakohumas.
Menurutnya, target 99 hari juga perlu untuk disosialisasikan kepada masyarakat luas oleh para pejabat humas pemerintahan yang ada di lingkungan pemerintah Prov Jatim. Karena humas pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Humas pemerintah diharapkan mampu untuk memberikan informasi, penerangan dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif.
Sebagai pembicara, dosen Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi Kusman, mengatakan sebagai aparat birokrasi harus bekerja untuk melayani masyarakat, tapi tidak cukup dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi tugas sehari-hari dengan baik. Namun, yang lebih penting bagaimana warga Jatim tahu dan melihat bahwa rekan ASN atau birokrasi itu bekerja dengan baik.
Artinya apa, kata Airlangga, bahwa Dinas Kominfo ini menjadi salah satu ujung tombak dari pemerintah provinsi ke depan. Apa yang menjadi keluhan masyarakat, apa yang menjadi krisis center kemudian menjadi bagian di mana pola-pola yang disebutkan transparansi, apakah pemerintah itu bekerja dengan baik, karena semua itu menjadi salah satu tugas utama diskominfo.
Dikatakannya, gubernur juga menyampaikan ada 2 strategi penting , yang pertama, perlu pergeseran pemerintahan, yang tidak hanya berbasis pada strategi yang sifatnya sektoral pendidikan, tapi yang paling penting adalah strategi berbasis kawasan, dengan mengaktifkan bakorwil.
Melalui pengaktifan bakorwil itu nanti pembangunan-pembangunan berbasis pada wilayah, yang diistilahkan sebagai pembangunan antar rumpun. Sebagai contoh pembangunan di Jatim itu ada kawasan tapalkuda, mataraman, arek, madura dan lain sebagainya.
Di situlah kemudian bakorwil mengintegrasikan kerjasama antar kabupaten/kota yang tiap rumpun sebagai titik tekan pembangunan di Jatim selama lima tahun ke depan. Selain itu, pada kepemimpinan gubernur Khofifah menekankan yang bersifat partisipatoris.
“Jadi istilahnya open governance bisa dikontraskan dengan plus governance. Kalau plus governance, aspirasi dari bawah kemudian diproses melalui interaksi di birokrasi kemudian legislatif yang kemudian diistilahkan blackboard, yang artinya publik tidak tahu, publik tidak mengerti juga tidak ikut terlibat dalam proses yang berlangsung sebelum menjadi aoutput,” katanya.
Namun, lanjutnya, dalam kontek kepemimpinan Khofifah ingin mendorong masyarakat terlibat langsung, melihat kemudian ikut memantau, ikut mengontrol dan juga terlibat dalam proses-proses kebijakan.(ern,amd/s)
