Jakarta, beritalima.com|- Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menuai sorotan, karena terbukti fungsi pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) masih rendah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengatakan, penghentian SPPG yang belum memenuhi standar—baik karena dugaan keracunan pangan maupun persoalan higienitas—harus dilihat sebagai bagian dari penjaminan mutu, bukan sekadar respons sementara.
“Program yang menyasar masyarakat luas, khususnya anak-anak, memang tidak boleh ditawar dari sisi kualitas dan keamanan,” ujar Netty dalam keterangannya (6/4).
Meski demikian, langkah penghentian ini juga menjadi sinyal implementasi di lapangan belum sepenuhnya siap. Program besar seperti MBG, yang menyangkut konsumsi massal, seharusnya sejak awal dibangun dengan sistem pengawasan berlapis, bukan reaktif setelah muncul indikasi masalah.
Netty menilai fokus BGN pada pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) merupakan langkah krusial. Namun ia mengingatkan, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada penindakan tanpa diimbangi pembinaan berpotensi menciptakan ketimpangan kualitas antarwilayah.
“Pelaksana di lapangan tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada pendampingan berkelanjutan agar standar itu benar-benar bisa dipenuhi,” tegas politisi PKS tersebut.
Isu keamanan pangan, menurut Netty, adalah titik paling sensitif dalam program MBG. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas dan menggerus legitimasi program secara keseluruhan. Karena itu, transparansi informasi dan kecepatan respons menjadi faktor kunci.
Di sisi lain, ia mengapresiasi tren penurunan jumlah SPPG bermasalah dalam beberapa pekan terakhir. Hal ini dinilai sebagai indikasi awal adanya perbaikan di tingkat operasional. Namun, perbaikan tersebut tidak boleh bersifat temporer.
“Yang dibutuhkan adalah sistem yang konsisten, bukan sekadar perbaikan sesaat,” ujarnya. Ke depan, DPR mendorong penguatan sistem pengawasan, standardisasi operasional, serta pemerataan kualitas layanan di seluruh daerah. Tanpa itu, program ambisius seperti MBG berisiko timpang—baik dari sisi kualitas maupun keamanan.
Jurnalis: rendy/abri
