SPPG Bersertifikat Higiene Baru 32 Persen, Komisi IX DPR: MBG Rawan Jadi Bom Waktu

  • Whatsapp
SPPG bersertifikat jigiene baru 32 Persen, Komisi IX DPR: MBG rawan jadi nom waktu (foto: rendy)

Jakarta, beritalima.com|- Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani soroti masih rendahnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bersertifikat higiene (baru 32 persen), sehingga program makan bergizi gratis (MBG) rawan jadi bom waktu.

Jadi dari dari 6.150 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), baru sekitar 32 persen yang memenuhi persyaratan dan lebih dari 60 persen lainnya belum memenuhi standar.

“Kondisi ini tidak boleh dibiarkan. Kalau SPPG belum laik higiene, ini bisa menjadi bom waktu dan berpotensi menimbulkan keracunan makanan,” ujar Irma di sela rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta (20/1).

Komisi IX menemukan masih banyak SPPG dengan sanitasi, tata ruang, dan fasilitas pencucian tidak sesuai standar. Irma menekankan seluruh SPPG seharusnya 100 persen laik higiene sebelum program diperluas.

Sorotan juga diarahkan pada dukungan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mengantongi anggaran sekitar Rp700 miliar. Hingga kini, Komisi IX belum menerima laporan rinci penggunaan anggaran tersebut, sementara capaian sertifikasi higiene masih rendah.

“Kalau baru 32 persen laik higiene, lalu apa yang sudah dilakukan dengan anggaran sebesar itu? Ini perlu diklarifikasi,” tanya Irma.

Selain higiene, Komisi IX menilai kualitas menu MBG masih bermasalah. Masih ditemukan makanan tinggi gula, garam, dan lemak, serta penggunaan susu impor yang tidak memenuhi standar gizi. Irma menegaskan pelanggaran semacam ini harus dievaluasi tegas.

Ia meminta BGN fokus program pada anak sekolah, stunting, dan ibu hamil, serta tidak melebar ke sasaran lain sebelum persoalan utama dibereskan. Hingga hampir satu tahun berjalan, laporan dampak MBG terhadap penurunan stunting dan peningkatan gizi dinilai belum jelas.

Jelang Ramadan, Komisi IX mendorong penguatan pengawasan distribusi agar makanan tetap segar dan higienis. DPR, janji Irma, akan turun langsung evaluasi SPPG di daerah pemilihan masing-masing. “Program ini harus aman, tepat sasaran, dan tidak merugikan rakyat,” tegasnya.

Jurnalis: rendy/abri

beritalima.com
beritalima.com beritalima.com

Pos terkait