TRENGGALEK, Beritalima.com-
Seringnya musibah yang terjadi di daerah ini, disebabkan oleh kondisi tanah yang bergerak. Hal tersebut ditegaskan saat sejumlah instansi lintas sektoral membahas percepatan penanganan bencana tanah gerak yang terjadi di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Trenggalek, Rabu (15/1/2025).
Salah satu fokus penanganan bencana tersebut adalah memberikan hunian yang layak bagi para pengungsi, karena sudah lebih dari sebulan para pengungsi masih tinggal di posko atau tenda darurat serta menumpang di rumah saudara.
Untuk itu Ketua Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengakui bahwa potensi bencana di Trenggalek sangat kompleks, mulai tanah gerak, tanah longsor, banjir, dan lainnya.
Karena itu dalam penanganan tanah gerak di Kecamatan Suruh harus melibatkan Badan Geologi untuk memastikan lokasi yang aman untuk ditinggali serta lokasi yang harus ditinggalkan oleh penduduk.
“Apakah korban ini akan kembali ke tempat tinggalnya yang lama atau direlokasi ini akan dipetakan oleh Badan Geologi, kalau hasil pengamatannya tidak layak, maka harus direlokasi,” tegas Untari
Untuk lahan relokasi tersebut, Perhutani sudah menyiapkan seluas 5 hektare.
Tinggal membutuhkan syarat administrasi yang harus dipenuhi antara Kementerian kehutanan, dan Dinas Kehutanan Jawa Timur, serta pemerintah daerah.
Selain itu anggaran untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) juga sudah disiapkan BPBD Jawa Timur.
“Kami, gubernur dan daerah (Pemkab Trenggalek) siap untuk bersama-sama mempercepat penanganan, kami target akhir bulan ini seluruh koordinasi harus selesai supaya kita bisa segera mengambil keputusan, mau kembali ke semula atau relokasi lahan,” sambung Sekretaris DPD PDI-P Jatim ini.
Dalam kesempatan itu, Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur dan instansi terkait meninjau langsung posko pengungsian korban tanah gerak Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, Trenggalek.
Selain memberikan motivasi, Untari dan anggota Komisi E DPRD provinsi Jawa Timur menyalurkan puluhan paket untuk 43 kepala keluarga yang terdampak bencana tanah gerak.
Instansi yang hadir dalam rapat yang digelar di Kantor BPBD Trenggalek tersebut antara lain Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, BPBD Provinsi Jawa Timur, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Cabang dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur serta Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Perhutani, Bappeda Trenggalek, Dinas Kominfo Trenggalek, Dinas PKPLH Trenggalek, Dinas PUPR Trenggalek.(Yul)
