TEMINABUAN, Berita lima.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sorong Selatan menyelenggarakan Forum Discussion Group (FDG) penyusunan Publikasi Kabupaten Sorong Selatan Dalam Angka (SSDA) Tahun 2017 di Hotel Mratuwa-Sesna, Kamis (03/08) Kemarin. Kegiatan yang digelar selama sehari tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sorong Selatan, Drs. Marthinus Salamuk.
Kepala BPS Kabupaten Sorong Selatan, Ir. Nurhaidah Sirun dalam sambutannya mengatakan FDG merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh BPS di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk membahas dan mengklarifikasi data-data yang akan disajikan pada Publikasi Sorong Selatan Dalam Angka Tahun 2017.
Namun dari evaluasi pengumpulan data tahun 2016, kata Nurhaidah, masih terdapat 9 dari 23 OPD teknis di lingkungan Pemkab Sorsel yang belum melengkapi tabel yang diberikan oleh BPS. Bahkan terdapat beberapa tabel dengan data tidak tersedia dan terdapat data yang isiannya sama dengan kondisi tahun lalu.
Untuk itu, pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut data yang belum lengkap sudah dimasukan pada 11 Agustus 2017, karena pada 16 Agustus 2017, BPS akan merilis Publikasi Sorong Selatan dalam Angka Tahun 2017.
Sementara Wakil Bupati Sorsel dalam sambutannya menegaskan salah satu hal yang penting dalam perencanaan sebuah daerah adalah data yang lengkap. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam perencanaan di berbagai bidang.
“FDG bertujuan untuk mendiskusikan berbagai dokumen penting terkait Sorsel dalam angka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2017.
Sehingga diharapkan kehadiran seluruh pimpinan OPD teknis, instansi vertikal, BUMN, BUMD mengikuti kegiatan FDG yang diselenggarakan BPS,” tegasnya.
Wabup berharap agar Bappeda selaku koordinator pusat data daerah agar mengikuti kegiatan FDG tersebut untuk mensharingkan dan mensinskronkan data yang ada di wilayah Kabupaten Sorsel.
Dikatakannya pertumbuhan ekonomi di Sorsel masih dikendalikan oleh Pemda melalui APBD yang ada. Hadirnya beberapa perusahaan besar di wilayah Kabupaten Sorsel belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Sorsel, karena pertumbuhan ekonomi masih dikendalikan oleh Pemda. Bahkan sebagian besar masyarakat Kab. Sorsel masih mengharapkan pemda.
“Kami minta OPD teknis yang belum memasukan datanya agar segera dilengkapi dan disampaikam kepada BPS, sebab data yang dipublikasikan oleh BPS akan dipakai oleh kementerian dan lembaga terpercaya lainnya di Indonesia. Kami juga berharap dalam kegiatan FDG ini dapat membantu dalam mensinskronkan data di Kabupaten Sorsel.
Apalagi bulan Agustus 2017 akan masuk dalam Sensus Ekonomi 2016-Lanjutan Pendataan Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB),” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut dilanjutkan penyampaian materi tentang Desiminasi Hasil Pengumpulan Data Kab. Sorsel dalam angka tahun 2017 yang disampaikan oleh Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten Sorsel Coppy Ramdani dan materi tentang Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Regional Bruto yang disampaikan oleh Kabid Statistik Produksi BPS Provinsi Papua Barat, Suryana. (EB)
