TEMINBUAN, Berita lima.com – Tim dari Deputi V Kantor Staf Presiden RI Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia, Gofar dan Donald Edison Baransano melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Senin (4/9/2017).
Kunjungan kerja Staf Presiden RI itu dalam rangka menggali isu aktual dari berbagai program strategis pembangunan masyarakat terkait penerapan program Nawacita Presiden RI pada bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat di wilayah Kabupaten Sorsel.
Penggalian sejumlah isu aktual tersebut bersamaan dengan kegiatan kunjungan kerja DPR Provinsi Papua Barat di wilayah Kabupaten Sorong Selatan.
Kedatangan Tim dari Deputi V Kantor Staf Presiden RI Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia dan anggota DPR Provinsi Papua Barat secara resmi diterima oleh Wakil Bupati Sorong Selatan, Drs. Marthinus Salamuk di ruang rapat Kantor Bupati Sorong Selatan.
Wakil Bupati Sorong Selatan, Drs. Marthinus Salamuk dalam sambutannya menyampaikan berbagai program yang sedang dikerjakan oleh Pemkab Sorong Selatan diantaranya pembangunan infastruktur jalan trans nasional dari Moswaren hingga Inanwatan dan pembangunan infrastruktur jalan dari Klamit, Distrik Salkma menuju Teminabuan yang menggunakan APBD Provinsi Papua Barat.
“Kami menyambut baik kegiatan pertemuan dan dialog pada hari ini. Apalagi dalam pertemuan ini turut dihadiri langsung oleh tim dari Kantor Staf Presiden RI,” ujarnya.
Wabup mengharapkan kehadiran tim dari Kantor Staf Presiden RI ke wilayah Kabupaten Sorong Selatan dapat menginformasikan tentang situasi pembangunan di Kabupaten Sorsel kepada Presiden RI terutama yang berhubungan dengan kendala pembangunan dan dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat peningkatan pembangunan masyarakat di wilayah Sorsel yang masih tergolong daerah terpencil.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sorong Selatan menyampaikan pengangkatan Guru Garis Depan (GGD) oleh Pemerintah Pusat yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah,Padahal di daerah, kata Hengki, masih banyak tenaga guru kontrak yang hingga saat ini belum diangkat menjadi PNS.
“Kami minta agar pemerintah pusat tetap membangun koordinasi dengan pemerintah daerah agar guru kontrak di daerah bisa diakomodir menjadi GGD guna mengurangi beban APBD,” tandasnya.
Sementara Ketua Tim Anggota DPR Provinsi Papua Barat, Aminadap Asmuruf menegaskan pada tahun-tahun mendatang, pemerintah pusat harus menaikan anggaran dana Otonomi Khusus (otsus) untuk wilayah Papua dan Papua Barat.
Menurut Aminadap anggaran dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat selama ini masih tergolong sangat sedikit dan tidak sebanding dengan pemasukan hasil bumi Papua yang masuk pada kas negara.
“Upaya pembangunan di wilayah Papua Barat sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua, salah satunya menyoroti tentang Dana otsus yang harus benar-benar berpihak pada Orang Asli Papua. Oleh karena itu kami minta agar pemerintah pusat di tahun mendatang perlu meningkatkan atau menaikan anggaran dana otsus untuk wilayah Papua dan Papua Barat,” pintanya.
Rendahnya anggaran dana otsus untuk Papua dan Papua Barat, lanjut Aminadap, telah berakibat pada lambatnya proses pembangunan kepada masyarakat di wilayah Papua dan Papua Barat terutama yang berkiatan dengan upaya pemberdayaan kepada masyarakat asli Papua.
Ia mengatakan sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2012 terkait penunjukan langsung tender proyek dibawah nilai Rp. 500 juta harus dikaji kembali karena dinilai terlalu kecil.
Penunjukan langsung untuk paket kegiatan, kata Aminadap, seharusnya kegiatan yang nilainya Rp. 2,5 miliar ke bawah. Dengan demikian, sambungnya, orang asli Papua benar-benar menikmati hasil uangnya sendiri dan bukan orang lain.
Terkait pemberdayaan orang asli Papua disampaikan oleh Anggota DPR PB Fraksi Otsus, Yonadap Trogea bahwa DRP Papua Barat saat ini sedang membahas dan berupaya untuk menetapkan sejumlah Raperdasi dan Raperdasusnya.
Upaya penetapan sejumlah Raperdasi dan Raperdasus tersebut, kata Jonadap, bertujuan agar orang asli Papua benar-benar terbukti menjadi tuan di atas negerinya sendiri dalam bingkai NKRI.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPR Provinsi Papua Barat Pieters Konjol, Sekda Kabupaten Sorsel, Dance Y. Flassy, SE, M.Si, anggota DPR Fajrimei A.Herdomina Isir, dan Ismail Jitmau serta Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Sorsel.(Engel Berto)
