Naipon Ali, SH Toko Sesepuh masyarakat Kepulauan Sula
KEPULAUAN SULA,beritaLima,com | Politik uang pada setiap Calon Legislatif,kepala daerah, Gubernur dan Pilpres serta Tim Pemenangan setiap tahun selalu terjadi. Apakah kemudian politik uang akan terjadi hal sama di momentum tahun politik 2024 (Pemilihan Serentak)?.
Hal tersebut disampaikan sala satu toko sesepuh sekaligus selaku Politisi masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, Naipon Ali kepada media ini, Rabu (14/6/23)
Menurutnya, politik uang terjadi diantaranya disebabkan sebagian oknum elit-elit politik yang masih memberi ruang dan masih membiasakan cara-cara barter uang/sembako dengan kepentingan politik sesaat.
“Inilah cara-cara yang kurang mendidik, hal ini tidak pantas dan tidak elok, karena secara etika politik cara ini sangat bertolak belakang dengan standar Pemilu yang demokratis, serta berdasarkan regulasi, “Pemilihan Umum itu adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil),” ungkapnya
Ia mengatakan, meskipun saat ini sudah momentum tahun pemilihan serentak, dimana lagi ramai menjadi opini publik lokal dan nasional adalah calon pemimpin negara bersamam koalisi partai-partai yang saling membuka ruang dalam komunikasi politik yang intinya adalah mengukuhkan koalisnya, baik partai yang berada dalam kekuasaan maupun partai diluar kekuasaan.
“Akibatnya dari prilaku oknum elit politik yang membiaskan masyarakat pemilih ke orientasi materi/money politik, sehingga dengan sukarela mau saja memilih calon-calon tertentu ketika diberikan uang,” terang Naipon.
Di sisi lain kata Naipon, sebagian besar masyarakat tetap konsisten dan tidak terjebak pada rayuan serta praktik politik uang, mereka adalah contoh masyarakat yang memiliki kecenderungan berpikir rasional dan jauh dari politik uang untuk memilih calon kepala di daerahnya.
Naipon menegaskan kembali, meski ada yang hanya memikirkan imbalan materi saja, tetapi tentunya para pemilih harus melihat profil calon-calon kepala daerah, calon Pileg dan Pilpres dengan seutuhnya, tanpa terjebak sikap materialisme.
“Masyarakat yang masih mempertimbangkan visi-misi serta program calon kepala deerah, calon anggota DPRD kab /kota, DPRD Provinsi dan Kepala Negara ( Pilpres) adalah masyarakat. Tetunya sudah tereduksi knowldge pengetahuan/pendidikan politik yang baik dan banar,” paparnya.
Untuk itu, segenap masyarakat yang masih terjebak sikap materialisme ini perlu memikirkan kembali untuk tidak menerima politik uang sekarang sudah mudah kita mengakses calon-calon pemangku politik daerah dan bangsa yang akan dipilih. Para peserta pemilih harus disadarkan untuk menolak praktik kotor tersebut, dan melihat lagi para calon yang akan dipilih dari visi-misi dan programnya.
Naipon Ali juga menyampaikan di 2024 penyelenggara pemilu, KPU- RI, dan Bawaslu- RI sampai ke jajaran paling bawah untuk lebih ketat dan selektif untuk memproses para calon-calon khususnya calon-calon yang terindiksi dan bermasalah.
“Dibanyak tempat orang berpikir cerdas, mereka melihat profil para calon, tanpa terjebak sikap materialisme, masih memiliki pertimbangkan sangat besar soal visi-misi dan program. Masyarakat lainnya memang harus kita sadarkan akan dampak buruknya politik uang,” tutur Naipon.
Kesalahan tidak semuanya terjadi pada pemilih yang kurang faham politik, tetapi juga kepada para elit,elit partai dan oknum-oknum penyelenggara pemilu yang harus membenah diri dan lebih selektif.
“Kita sadari memang sulitnya membongkar politik Uang secara general tapi tentunya mulai dari pribadi kita dan keluarga untuk menjaga integritas terjadinya praktik politik uang. Sebab politik uang adalah tanggungjawab kita semua jangan kita bebankan pada penyelenggara Pemilu saja, tapi kita harus bahu membahu untuk menjaga amanah demokrasi dan memberi pendidikan politik yang baik dan mengawal pesta demokrasi 2024 dengan prinsip Pemilu Luber dan Jurdil,” tandas Naipon. [dn]
