JAKARTA, Beritalima.com– Jazuli Juwaini prihatinan atas berbagai laporan dan informasi mengenai perlakuan represi, persekusi, diskriminasi, hingga tindak kekerasan Pemerintah China kepada muslim Uighur. Bahkan diberitakan, satu juta lebih muslim Uighur ditahan layaknya kamp konsentrasi pemerintah negara Tirai Bambu itu.
“Saya prihatin pengekangan kebebasan beragama terhadap muslim Uighur. Ini didasarkan pada laporan Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB dan organisasi HAM internasional termasuk tim PP Muhammadiyah yang berkunjung ke Uighur, Xinjiang, China,
” kata Jazuli.
Itu dikatakan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI tersebut melalui WhatsApp (WA) menjawab Beritalima.com, Jumat (20/12), terkait berita yang diderita muslim Uighur diberbagai media belakangan ini.
“Saya sampaikan keprihatinan mendalam kami atas nasib sesama saudara muslim di Uighur. Sebab itu, kita minta China melalui Pemerintah RI benar-benar merespon keprihatinan yang sudah meluas ke berbagai penjuru dunia dengan mengubah kebijakan yang menghormati hak asasi manusia. Stop represi, persekusi dan diskriminasi,” ungkap Jazuli.
Dikatakan anggota Komisi I DPR RI itu, kita hormati kedaulatan negara China. Pada saat yang sama dunia bereaksi jika ada tragedi kemanusiaan dan pengekangan hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab dan solidaritas warga dunia atas prinsip-prinsip universal HAM.
Karena itu, Fraksi PKS meminta Pemerintah Indonesia dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih aktif merespon permasalahan ini, sama seperti aktifnya kita membela Palestina dan mencari solusi atas masalah Rohingnya.
“Atas nama kemanusiaan, kita punya mandat konstitusional yang kuat untuk lebih aktif dan turut serta dalam menjaga ketertiban dan perdamaian dunia. Apalagi Indonesia punya hubungan baik dengan RRT, harusnya ini jadi leverage untuk mendesak Pemerintah Cina,” ungkap Jazuli.
Jazuli meminta langkah aktif Indonesia diwujudkan baik dalam pendekatan diplomatik bilateral dua negara maupun dengan memanfaatkan bargaining position dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi.
Sebagai Anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga bisa memainkan peran.
Intinya, Jazuli ingin Pemerintahan Jokowi lebih kuat meminta China menghentikan tindakan represif dan diskriminatif bahkan kekerasan kepada muslim Uighur, baik melalui pendekatan diplomatik, memainkan posisi tawar perdagangan, investasi China di Indoneaia dan tekanan melalui organisasi-organisasi Internasional.
“Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari warga dunia untuk memastikan keselamatan dan hak asasi saudara-saudara kita muslim Uighur,” demikian Jazuli Juwaini. (akhir)
