SITUBONDO, beritalima.com – Wakil Bupati Situbondo, Nyai. Hj. Khoirani membuka acara Internalisasi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), Jumat (13/10/2023). Acara tersebut berlangsung di Pendapa Arya Situbondo.
Dalam kesempatan itu, perempuan yang akrab disapa Nyai Khoi ini mengapresiasi penanganan stunting antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemkab Situbondo. Sehingga angka stunting di Kota Santri mengalami penurunan.
“Trend prevalensi Balita stunting di Kabupaten Situbondo berdasarkan hasil survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022 berada di angka 30,9 persen. Sedangkan berdasarkan bulan timbang pada Tahun 2023 trend prevalensi Balita stunting mengalami penurunan. Di mana pada bulan Februari berada di angka 7,15 persen dan bulan Agustus ada di angka 5,55 persen. Hal tersebut menunjukan progres yang cukup signifikan,” ujarnya.
Namun orang nomor dua di Kota Santri ini meminta jajaran OPD tidak boleh lengah. Upaya pencegahan dan penanganan stunting harus dilakukan secara serius dan komitmen yang solid dalam menanggulangi permasalahan stunting.
“Seluruh program yang telah dirancang hendaknya dapat dilaksanakan dengan maksimal. Berdasarkan peraturan presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, pendekatan pencegahan lahir balita stunting salah satunya melalui pendampingan keluarga, sehingga siklus terjadinya stunting dapat di antisipasi atau bahkan dicegah,” tambah Nyai Khoi.
Menurutnya, perlu ada formulasi kebijakan dan strategi yang tepat untuk percepatan penurunan stunting.
Kabupaten Situbondo telah memiliki beberapa inovasi program penurunan stunting. Seperti aplikadi Sibestu (Situbondo Bebas Stunting) yang merangkum aksi penurunan stunting, konsultasi online catin, dan pemberian sembako kepada keluarga stunting yang berisiko stunting memiliki Balita.
“Langkah lainya yang diupayakan oleh Pemkab Situbondo dalam mengatasi penurunan stunting, yaitu dengan kegiatan internalisasi 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh DP3AP2KB yang telah berkolaborasi dengan berbagai lintas sektor seperti PKK, Dinas Kesehatan dan Universitas Ibrahimy serta sektor-sektor terkait lainya. Kegiatan tersebut sebagai salah satu bentuk upaya percepatan penurunan stunting melalui intervensi sensitif,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas DP3AP2KB Situbondo, Imam Darmaji mengatakan, tugas pokok dan fungsi DP3AP2KB memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Supaya warga mengetahui tentang kasus stunting.“Ya memang tupoksi DP3AP2KB dalam kasus stunting kita melakukan advokasi melalui penyuluhan dan sosialisasi,” ujarnya.
Imam menyampaikan, kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan oleh dinas DPA3AP2KB. Akan tetapi banyak pihak yang dilibatkan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat pun mulai paham bahaya dari kasus tersebut.
“DP3P2KB juga melakukan pendampingan terhadap keluarga beresiko stunting. Kami membentuk tim pendamping keluarga (TPK) jumlahnya di Kabupaten Situbondo sebanyak 529 tim atau 1.587 orang,” jelasnya.
Selain itu, Imam menjelaskan, penanganan stunting melibatkan sejumlah OPD. Sehingga dapat mempercepat penanganan kasus stunting. “Yang terlibat itu Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Perikanan. Untuk perbaikan penyediaan pangan ada Dinas Pertanian. Juga penyediaan sanitasi dan air bersih ini ada Dinas PUPP,” tutupnya. (*/Bet)
