SURABAYA, Beritalima.com-
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Wilayah Jawa Timur menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jawa Timur, Senin (12/08/2024).
Mereka berorasi untuk menyuarakan isu krusial yang mereka nilai merugikan masyarakat, seperti rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL) dan konflik agraria yang belum terselesaikan.
Aksi demo tersebut, ditemui oleh anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Hari Putri Lestari, atau yang akrab dipanggil HPL ini menyatakan bahwa BEM SI Jatim telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakan terhadap masyarakat melalui aksi demonstrasi ini.
“Hari ini, BEM SI Wilayah Jawa Timur menjadi penghubung lidah rakyat dengan DPRD Jawa Timur. Atas nama pribadi, saya sangat mengapresiasi kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat,” ungkap wakil ketua DPD PDI-P Jatim ini.
HPL menjelaskan, salah satu isu utama yang diangkat adalah rencana pembangunan PSN Surabaya Waterfront Land senilai Rp 72 triliun di pesisir Kota Surabaya.
Proyek tersebut dikhawatirkan akan mengancam mata pencaharian nelayan akibat kerusakan ekosistem pantai yang berujung pada hilangnya tangkapan ikan.
Selain itu, pembangunan infrastruktur dalam proyek reklamasi ini berpotensi memarjinalisasi masyarakat pesisir.
HPL menyatakan bahwa proyek tersebut berskala nasional, karena itu pihaknya akan meneruskan tuntutan mahasiswa tersebut kepada Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti.
HPL menekankan bahwa setiap proyek besar seperti ini harus melibatkan masyarakat dengan sosialisasi yang baik dan komprehensif.
“Titik tekan kami kepada pusat adalah bahwa ketika ke depan akan membuat agenda serupa, harus betul-betul melibatkan masyarakat dan harus ada sosialisasi yang baik serta komprehensif berkenaan dengan hal tersebut,” tukas wanita cantik yang selalu tampil penuh energik ini.
Selain itu, HPL juga menyoroti permasalahan yang terjadi di Rusunawa Gunungsari. HPL mendorong agar Komisi D DPRD Jawa Timur segera melakukan dialog dengan sejumlah lembaga berwenang, serta bersama masyarakat dan mahasiswa yang mendampingi warga korban.
“Saya mengingatkan Komisi D DPRD Jatim agar seluruh agenda tersebut termonitoring dan terjadwal dengan baik, dan harus segera terselesaikan,” paparnya.
Sementara terkait dengan tuntutan mahasiswa yang mencakup konflik agraria, HPL berjanji akan menekan komisinya, yakni Komisi A untuk segera melakukan penyelesaian dengan memanggil sejumlah dinas terkait dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.
“Jika terbukti ada pelanggaran, kami setuju untuk adanya penindakan yang tegas,” sambungnya.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa, Edo, menyatakan harapannya agar dialog ini menghasilkan keputusan yang berkeadilan dan tidak merugikan masyarakat lagi.
“Sehingga tadi setelah diterima oleh Ibu Hari Putri Lestari, kita buat nota kesepakatan dewan untuk bersama-sama memperjuangkan hal tersebut,” tutup Edo.(Yul)
