SURABAYA, Beritalima.com |Dalam reses tahap II, anggota DPRD provinsi Jatim Subianto mengatakan bahwa pihaknya tengah fokus membahas permasalahan yang terkait dengan kartuTani, Sabtu (10/10/2020)
“Kami fokus kepada permasalahan yang saat ini lagi ngetren, yaitu terkait akan diberlakukan kartu Tani. Di petani tingkat bawah itu menjadi keresahan yang luar biasa. Karena belum didukung sepenuhnya, kami dari komisi B itu juga berusaha menyuarakan agar pelaksanaan kartu Tani ditunda, paling tidak tahun depan sehingga ada ruang untuk penyempurnaan dari infrastruktur yang dibutuhkan,” terang Subianto.
“Kami melihat di daerah itu para petani yang menerima kartu Tani dan yang belum itu banyak yang belum. Kalau itu diberlakukan maka yang terjadi akan merepotkan semua pihak, termasuk kiosnya direpotkan, kelompok taninya direpotkan, distributornya juga di repotkan. Makanya pada waktu itu kita minta masukan masukan dari masyarakat. Ya Alhamdulillah, dengan upaya-upaya komisi B tentunya bahwa saat ini masih belum waktunya kartu Tani diberlakukan,” sambung Subianto.
“Usulan-usulan yang kita sampaikan termasuk komisi B Bahwa kartu Tani ditunda, mendapat respon positif dari pemerintah. Karena kalau bicara kartu Tani semua petani yang mempunyai lahan atau petani penggarap itu harus betul-betul masuk di dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sebagai dasar munculnya kartu Tani. Dari sana jangan ada 1 petanipun yang punya lahan tidak terdaftar di percetakan, apalagi sekarang sudah menjadi RDKK jenis rokok pakai elektronik,” lanjutnya.
“Rencana definitif dalam kelompok selama ini mohon maaf RDKK itu hanya copy-paste. Masih ada petani petani yang punya lahan tapi belum mempunyai alokasilah, inilah, kami berharap kepada kelompok tani petani BBL itu betul-betul memperhatikan kondisi lapangan yang riil, kalau kita memaksakan A1R cetakannya aja belum cair, yang kedua kios-kios nya yang akan melayani RDKK belum punya edisinya, kan nanti petani punya kartu kemudian kartu Tani itu diisi uang di bank, kemudian digeser,” cetusnya.
“Kita berharap kalau kartu Tani itu diberlakukan PAK paling tidak bank yang ditunjuk punya cabang di tiap kecamatan. Pada BNI itu belum punya. Cabang di kecamatan yang ada BRI, Bank Jatim, tapi Bank BNI yang ditunjuk belum ada. Makanya kami berharap selaku wakil rakyat di DPRD Jawa Timur ini, kami berharap agar bank yang ditunjuk menangani kartu Tani ada di tiap-tiap kecamatan, dengan Central sentra pertanian,” ujarnya.
“Desa itu jaraknya dengan Kabupaten 40 kilo, mosok ya petani itu pakai sepeda setornya di Kabupaten. Kan ini juga tidak pernah diperhitungkan. Kemudian yang tidak kalah penting, petugas lapangan, di Kabupaten Kediri itu ada 344 Desa, itu PPL-nya 50 padahal idealnya tiap 3D 1 PPL artinya harus ada 115 PPL, saat ini baru ada 50 lah, siapa yang mendampingi petani petani itu?,” tanyanya.
Subianto mengungkapkan, petani itu kelompok masyarakat yang termasuk terpinggirkan, pengetahuannya juga rendah, ya karena anak muda seneng kerja di kota daripada di pertanian. Pemerintah itu kadang lupa, keberhasilan kita menjadi Swasembada pangan tahun 1984 itu kalau nggak salah itu juga peran PPL.
“Jelaskan PR-nya, yang paling banyak THL (Tenaga Harian Lepas) dimana dia dikontrak 1 tahun tapi bayarannya 10 bulan. Lah ini juga pemerintah harus perhatian. Pemerintah Daerah juga harus memberikan supporting lah, sing rong Wulan dibayar pemerintah daerah, Ya Alhamdulillah. Paling tidak pemerintah daerah setempat memikirkan semuanya,” paparnya. (yul)
