Sukardi Di Tuntut 5 Tahun Dengan Denda 200 Juta Subsider 4 Bulan

BELITUNG, BERITALIMA.COM – Kasus dugaan korupsi kepala Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung, Sukardi yang resmi ditahan pada tanggal 14 Desember lalu kini memasuki tahap penuntutan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Belitung menuntut terdakwa Sukardi dengan tuntutan 5 tahun penjara dengan denda 200 juta subsider 4 bulan.Sukardi dalam hal ini dikenakan pasal 12E U‎ndang-undang tindak pidana korupsi.

“Sudah memasuki tahap penuntutan,kita tuntut 5 tahun penjara dengan denda 200 juta dan subsider sebanyak 4 bulan,”terang Kasi Pidsus Kejari Belitung Donny F Sanjaya seizin Kajari Belitung Nova E Saragih,kepada Beritalima.com, kamis (05/05).

Menurutnya, Sukardi dalam hal ini sebetulnya telah melakukan pungli terhadap tambang-tambang pasir yang telah mempunyai IUP ( Izin Usaha Pertambangan) di wilayah Desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

“Ini sebenarnya masuk juga dalam kategori pungutan liar, sebab dia sudah menarik retribusi kepada perusahaan-perusahaan tambang pasir tersebut, padahal penarikan retribusi sudah diatur oleh kabupaten dan undang-undang, sehingga Desa tidak boleh lagi dalam hal ini mengeluarkan peraturan Desa mengenai penarikan retrebusi,” jelas Donny.

Dikatakan oleh Donny,Ini merupakan pungli terbesar di belitung yang ditangani Kejaksaan Negeri Belitung‎.

“Ini kasus korupsi dan bisa dibilang juga pungli‎, ini kasus pungli paling besar yang kami tangani di Belitung,”tegasnya lagi.

‎Sebelumnya, Sukardi ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi karena telah menarik uang retribusi dari beberapa perusahaan tambang pasir yang telah mempunyai IUP ( Izin Usaha Pertambangan) diwilayah desa Air Seruk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

Padahal penarikan retribusi sudah diatur oleh kabupaten dan undang-undang, sehingga pihak desa tidak di perbolehkan lagi dalam hal ini mengeluarkan peraturan desa mengenai penarikan retrebusi.

Dalam konferensi pers, kamis (08/12/16),Kajari Belitung mengungkapkan bahwa kepala desa Air Seruk sejak tahun 2010 telah menerbitkan perdes nomor 01 tahun 2010 tentang pungutan desa.

“Kita dalam menetapkan kades menjadi tersangka sudah melalui beberapa mekanisme,secara yuridis dan bukti-bukti, serta dari beberapa ahli,bukan menggunakan nalar,jangan saling membenturkan antara keterangan yang tidak sesuai faktanya dengan keterangan fakta yang sesuai dari beberapa saksi,dan perdes yang di keluarkan oleh Kades itu tidak sah” ucap Nova Elida Saragih selaku Kajari Belitung kepada Beritalima.com.

Kemudian lanjut Nova, Kades juga menerbitkan surat keputusan tentang tim pengelolaan sumbangan pasir, Dengan dasar itu, Tim yang telah di bentuk oleh kepala desa telah melakukan pungutan ke beberapa perusahaan diantaranya,PT HRB , PT Billitone Jaya serta CV Tiga Serangkai.

Dalam pelaksanaan perdes ini, mengharuskan perusahaan-perusahaan tersebut membayar retribusi sebesar Rp 10 ribu permeter kubik dari penjualan pasir. Apabila perusahaan tidak membayar, maka kegiatan penambangan pasir tidak boleh dilaksanakan atau di stop.

“Padahal apa yang dilakukan itu, bertentangan dengan undang-undang Minerba nomor 4 tahun 2009. Sebab perdes yang dikeluarkan oleh kades (Sukardi), berdasarkan keterangan dari Kabag Hukum (Setda Belitung) dan BPMPDPKB‎, perdes itu tidak pernah di evaluasi dan disahkan oleh kabupaten, sehingga perdes itu cacat hukum dan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena masalah retribusi sudah di atur oleh undang-undang, dan kades tidak punya kewenangan lagi,” terang Nova.

Dijelaskan Nova,dari bukti-bukti yang ada PT HRB sudah membayarkan retribusi yang diminta oleh tim pengelola sebesar Rp 945.720 juta, dan PT Beliton Jaya sebesar Rp 49.190 juta. Terhadap uang itu, sampai hari ini kepala desa tidak bisa memberikan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) kepada penyidik.

“Ketika diminta oleh penyidik LPJ mengenai uang itu kades tidak bisa memberikannya,tidak ada sama sekali, yang katanya itu akan dipergunakan untuk kepentingan bangunan masjid di air seruk,” lanjut Nova menerangkan.

Sebab dari laporan buku bendahara penerimaan retribusi itu hanya 20 persen dari uang tersebut yang masuk kedalam kas desa , didalam laporan buku bendahara sekitar Rp 72 juta yang diserahkan pada tahun 2015.(dodi)