Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo dari Menko Polhukam Jend TNI (Purn) Wiranto pada acara pemberian anugrah dan sosialisasi hasil Indeks Demokrasi Indonesia di Puri Ratna Ballroom, Grand Sahid Jaya Hotel, Jl. Jendral Sudirman Kav. 86 Jakarta, Kamis (30/11) malam.
“Capaian IDI Prov. Jatim terus meningkat sebesar 6.54 poin dari capaian sebesar 70.36 pada tahun 2014 tumbuh menjadi 76.90 pada tahun 2015. Bahkan, capaian IDI Prov. Jatim tahun 2015, melebihi nasional yang hanya sebesar 72.82 persen. Penilaian tersebut didasarkan pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tentang IDI bersama Kemenko Polhukam dengan kementrian/lembaga pada tanggal 3 Agustus 2016 yang lalu.” Ungkapnya.
Pakde Karwo menegaskan, bahwa kesuksesan menjaga demokrasi di Jatim yakni adanya ruang publik yang dibangun sehingga masyarakat bisa tersampaikan aspirasi-aspirasi dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. Maka, dialog menjadi kata kunci di dalam setiap menyelesaikan segala permasalahan yang timbul.
Saat menjawab media terkait adanya keseimbangan kebebasan dan hukum di Jatim Pakde Karwo menyebut bahwa di Jatim tidak pernah ada pertikaian antar partai politik sehingga suasana yang tumbuh dapat dirasakan secara kondusif, harmonis, aman dan nyaman.
Di Jatim tidak ada faksi-faksi, tapi faksi Jawa Timur.
“Artinya, semua partai politik berkumpul menjadi kekuatan yang bernama Jatim. Itulah yang kami namakan keseimbangan. Akan tetapi, jika keputusan yang diambil melibatkan satu unsur, maka musyawarah mufakat menjadi jalan terbaik,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, terdapat tiga aspek aspek yang di ukur dalam capaian IDI. Ketiga aspek tersebut meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
Aspek kebebasan sipil di Jatim terlihat dari meningkatnya kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari rasa diskriminasi. Indikator lainnya, juga terlihat dari kebebasan berkumpul, dan berserikat. Indeks aspek kebebasan sipil ini mengalami peningkatan sebanyak 85.26 persen pada tahun 2015 dibanding pada tahun 2014 sebesar 81.26 persen. Untuk indeks indeks terkait aspek politik juga meningkat. Hal itu bedasarkan data BPS dari tahun 2014 sebesar 56.29 persen meningkat menjadi 67.44 pada tahun 2015. Salah satu indikatornya terlihat dari berkurangnya jumlah demonstrasi yang berujung pada tindak kekerasan. Selain itu, indeks aspek hak hak politik juga terlihat dari bertambahnya pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan pemerintahan.
“Sementara untuk, aspek lembaga demokrasi, pada tahun 2014 sebesar 78.54 persen meningkat pada tahun 2015 sebesar 81.39 persen. Pakde Karwo mendeskripsikan, bahwa indeks variable yang naik berkat hubungan yang harmonis antara peran Eksekutif dan Legeslatif (DPRD) di Jatim.” Paparnya.
Sementara itu, Menkopolhukam mengatakan, bahwa dahulu negara Indonesia terbentuk karena adanya demokrasi. Demokrasi bisa berkembang dengan baik dan sempurna jika kesejahteraan masyarakat terpenuhi.
“Demokrasi merupakan keterpaduan antara kebebasan dan kewajiban. Kebebasan dan kewajiban harus berjalan seimbang, tidak melebihi dari aturan dan supremasi hukum yang berlaku di Indonesia. Kebebasan dari demokrasi yang berlebihan serta tidak sesuai dengan aturan hukum akan menghasilkan tindakan anarkisme dan berujung pada kerusakan.” Katanya.
Penghargaan IDI ini, lanjut Wiranto menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Capaian IDI diukur bedasarkan tiga aspek, sebelas variable, dan dua puluh delapan indikator. Aspek aspek yang di ukur meliputi aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga demokrasi.
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada daerah yang telah mendapatkan anugrah IDI ini. Semoga bisa menular kepada daerah lain yang ada di Indonesia,” pungkasnya.
(Humas Setdaprov. Jatim/Nif/Wem).
