SURABAYA, beritalima.com | Anggota DPRD provinsi Jatim Suli Da’im meluruskan opini masyarakat yang menuduh ketua umum DPP PAN (Partai Amanat Nasional) melakukan perusakan hutan di Sumatera yang mengakibatkan longsor dan banjir bandang. Parahnya, banjir tersebut menelan korban sebanyak 867 orang meninggal dunia.
Tudingan yang menyudutkan Zulkifli Hasan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas banjir di Sumatera tidak memiliki dasar kuat. Selama menjabat sebagai Menteri Kehutanan (2009–2014), Zulkifli Hasan justru melakukan reformasi besar untuk memperbaiki tata kelola hutan nasional.
Penjelasan yang disampaikan oleh anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini menegaskan bahwa masyarakat jangan mudah terpancing oleh informasi yang menyesatkan.
“Bapak Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada periode 2009–2014. Saat beliau menjabat sebagai menteri kehutanan justru melakukan serangkaian reformasi penting dalam tata kelola kawasan hutan, yang pada masa itu menjadi instrumen strategis dalam agenda pembangunan nasional pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY),” terangnya.
Suli Da’im menuturkan, di era Presiden SBY, perizinan hutan mulai dilakukan secara online dengan pengawasan KPK, ini merupakan sebuah langkah yang memotong birokrasi dan mencegah korupsi perizinan.
Kebijakan ini juga menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka RPJPN.
“Di bawah kepemimpinan bapak Zulkifli Hasan, Kementerian Kehutanan menjalankan berbagai program pro-lingkungan seperti Gerakan Penanaman Satu Miliar Pohon, Kebun Bibit Rakyat (KBR), Hutan Edukasi, hingga One Ticket One Tree bekerja sama dengan Garuda Indonesia. Beliau juga menerbitkan PP 10/2010 yang mewajibkan reboisasi dengan skema 1:2 bagi pelaku usaha non-kehutanan,” sambungnya.
Sementara itu Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menunjukkan perbaikan ketimpangan penguasaan lahan, dengan turunnya rasio gini dari 0,72 (2003) menjadi 0,68 (2013).
“Jadi jangan menarik kesimpulan tanpa melihat fakta dan capaian sebenarnya. Mustahil seseorang menerima penghargaan konservasi harimau Sumatra, lalu setelah 15 tahun sekarang justru dituduh sebagai penyebab kerusakan yang memicu banjir di Sumatra,” tukasnya.
Suli Da’im menambahkan bahwa persoalan yang tengah berlangsung saat ini tidak sesederhana menunjuk satu orang. Ini terkait tata kelola, penegakan hukum, dan koordinasi lintas stakeholder. Jangan tarik kesimpulan yang memelintir fakta.(Yul)
