SURABAYA, Beritalima.com – Anggota DPRD provinsi Jatim Suli Da’im mengungkapkan keprihatinannya terkait banyaknya warga Jawa Timur yang menjadi pengangguran akibat di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, bahwa pihaknya memberikan perhatian khusus agar masalah PHK tersebut bisa mendapatkan solusi
“Pemutusan Hubungan Kerja di Jawa Timur menjadi perhatian serius, dengan laporan peningkatan jumlah PHK yang terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan data, Jawa Timur bahkan masuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah PHK tertinggi di Indonesia. Per Mei 2025 ini ada 8.000 Pemutusan Hubungan Kerja di Jatim,” terang anggota komisi E DPRD provinsi Jatim ini.
Menurut Suli Da’im ada beberapa poin penting terkait PHK, diantaranya adanya peningkatan jumlah PHK, laporan menunjukkan adanya peningkatan jumlah pekerja yang terkena PHK di Jawa Timur, dengan beberapa daerah mengalami angka PHK yang cukup tinggi.
Beberapa faktor yang menyebabkan PHK antara lain adalah penutupan pabrik, merger perusahaan, dan kondisi industri yang melemah.
“Dampak PHK pada peningkatan angka pengangguran dan dapat memicu masalah sosial ekonomi, termasuk potensi peningkatan kemiskinan. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, berupaya menangani dampak PHK dengan berbagai program, termasuk pelatihan kerja dan bantuan untuk pekerja yang terkena PHK,” sambungnya.
Suli Da’im menyebutkan, untuk menekan dan mengurangi angka pengangguran, pemerintah harus melakukan peningkatan investasi juga menjadi solusi yang disoroti untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi angka PHK.
“Ada desakan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPRD, untuk merevisi regulasi terkait ketenagakerjaan dan menciptakan iklim investasi yang kondusif,” pungkasnya.(Yul)
