SURABAYA, beritalima.com | Wakil Ketua Fraksi PAN DPRD provinsi Jawa Timur, Suli Da’im memberikan catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur Tahun 2025. Ia menilai, capaian makro berupa kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak mencerminkan kondisi riil sektor pendidikan di lapangan.
Menurutnya, IPM Jawa Timur yang mencapai 76,13 atau naik 0,78 poin dari tahun sebelumnya memang patut diapresiasi. Namun, peningkatan tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang SMA/SMK yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.
“Kalau kita lihat lebih dalam, justru sektor pendidikan mengalami kemunduran. Literasi membaca hanya 49,89 persen dari target 59,94 persen, bahkan turun dari tahun sebelumnya. Numerasi juga stagnan. Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam proses pembelajaran,” tegas Suli Da’im.
Anggota Komisi E DPRD provinsi Jatim itu juga menyoroti tingginya angka anak usia 15–24 tahun yang tidak bekerja, tidak sekolah, dan tidak mengikuti pelatihan (NEET) yang mencapai 16,7 persen.
Kondisi ini dinilai sebagai ancaman nyata terhadap masa depan generasi muda Jawa Timur.
“Ini alarm keras. Kita sedang menghadapi risiko kehilangan bonus demografi jika tidak ada intervensi serius, terutama di sektor pendidikan menengah,” ujarnya.
Soroti SMA/SMK dan Tata Kelola Sekolah
Sebagai politisi senior yang telah empat periode menjabat anggota DPRD provinsi Jawa Timur, Suli Da’im menilai problem pendidikan tidak hanya pada capaian akademik, tetapi juga pada tata kelola.
Ia menyinggung aksi demonstrasi siswa dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ponorogo terkait penempatan kepala sekolah. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi indikator adanya kelemahan dalam sistem penunjukan kepala sekolah di lingkungan SMA/SMK.
“Ini tidak bisa dianggap kasus lokal. Ketika siswa dan guru turun ke jalan, itu artinya ada krisis kepercayaan. Mekanisme penunjukan kepala sekolah harus berbasis merit, bukan kepentingan lain,” tegasnya.
Ia menilai kualitas kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan mutu pendidikan. Jika proses penunjukannya bermasalah, maka dampaknya akan sistemik terhadap kualitas pembelajaran.
Kritik Ketimpangan dan Minimnya Perhatian pada Pendidikan Inklusi
Selain itu, Suli Da’im yang juga menjabat Ketua Umum IKA Umsura menyoroti ketimpangan akses pelatihan bagi guru, khususnya di sekolah swasta dan madrasah.
“Disparitas ini nyata. Guru swasta dan madrasah belum mendapatkan perhatian yang setara dalam peningkatan kapasitas. Ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Hingga saat ini, menurutnya, belum tersedia data presisi yang terintegrasi, termasuk dengan Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).
“Bagaimana kita mau bicara pendidikan inklusi kalau datanya saja tidak akurat? Ini menyangkut hak dasar anak-anak kita yang paling rentan,” ujarnya.
Terjebak Infrastruktur, Abaikan Substansi
Lebih lanjut, Suli Da’im menilai arah kebijakan pendidikan Jawa Timur masih terlalu berfokus pada pembangunan fisik, seperti gedung dan fasilitas, sementara aspek kualitas pembelajaran dan pedagogi belum menjadi prioritas utama.
“Kita terjebak pada pembangunan infrastruktur, tapi abai pada kualitas guru, metode pembelajaran, dan kepemimpinan sekolah. Ini yang harus segera dikoreksi,” tegasnya.
Dorong Evaluasi Menyeluruh LKPJ
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, Suli Da’im meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan, khususnya di jenjang SMA/SMK dan pendidikan inklusi.
Ia menegaskan, LKPJ tidak boleh hanya menjadi laporan administratif, tetapi harus menjadi momentum koreksi kebijakan.
“IPM tidak boleh dijadikan alat pembenaran. Di balik angka itu, masih banyak anak yang belum mendapatkan pendidikan layak. Pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang lebih substantif dan berkeadilan,” pungkasnya.(Yul)
