Jombang | beritalima.com – Terkait program pembangunan yang dianggarkan APBN, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kabupaten Jombang mendapat tugas juga meskipun tidak memiliki peran utama. Tapi memberikan tempat dan memfasilitasi ketika ada pertemuan, kemudian pada saat di lapangan ikut melakukan monitoring bila ada temuan – temuan di lapangan dan melaporkan ke PPK yang ada di Surabaya termasuk pemeriksaan akhir.
Lebih lanjut diungkapkan Syaiful Anwar selaku Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jombang, menyatakan bahwa program pembangunan yang dianggarakan APBN pada tahun anggaran 2021, pelaksananya ada di masing – masing desa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)nya berkantor di Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wikayah I Jawa Timur.
Sedangkan untuk program PISEW, program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah mendapat 8 titik. Diantaranya adalah Kecamatan Kesamben, Sumobito, Gudo, dan Kecamatan Bandar Kedungmulyo. Keempat kecamatan itu audah selesai dilaksanakan, sedangkan yang masih berjalan adalah Kecamatan Ngusikan, Mojoagung, Bareng, dan Kecamatan Perak.
Begitu juga kata Syaiful program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah dianggarkan APBN pada TA 2021 mendapat lokasi reguler tiga titik yaitu di Desa Katemas di Kecamatan Kudu, Desa Sidokerto di Kecamatan Mojowarno, dan Desa Buduk Sidorejo di Kecamatan Sumobito.
Kemudian Cash For Work (padat karya tunai) terdiri 8 titik, 4 titik di Kecamatan Diwek yaitu Desa Bendet, Cukir, Kwaron, dan Keras. Lalu Desa Sumbermulyo di Kecamatan Jogoroto, Mancar di Kecamatan Peterongan, Plosogeneng di Kecamatan Perak, dan Mojowangi di Kecamatan Mojowarno.
“Kalau program PISEW dan KOTAKU dikerjakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) desa setempat. Jadi pelaksanaan proyek yang dianggarkan APBN hanya memfasilitasi dan mondal (monitoring dan pengendalian) termasuk tiga paket yang masih berjalan dan enam paket PHBBD yang masih lelang,” tutur Syaiful, pada Jum’at belum lama ini (15/10/2021).
Di tempat terpisah Bupati Jombang Hj. Munjidah Wahab menyerahkan Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) pada program KOTAKU yang bertempat di Desa Sidokerto Kecamatan Mojowarno, Senin (18/10/2021).
Program tersebut kata Bupati untuk mewujudkan lingkungan tanpa kumuh semenjak dicanangkan oleh Pemerintah Pusat tahun 2016 untuk mengurangi luasan kawasan kumuh. Menurutnya Pemkab Jombang terus melakukan berbagai upaya penanganan kumuh baik dengan peningkatan kualitas permukiman maupun pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru.
Di waktu yang sama sebelum sambutan Bupati, Kepala Desa Sidokerto yang mewakili Desa Katemas Kudu dan Desa Buduk Sidorejo Sumobito menyampaikan bahwa desanya sebelum mendapat program KOTAKU, warganya merasa kesulitan untuk membuang sampah namun sekarang telah mendapat bantuan paving dan drainase di Dusun Jetak serta TPA yang sudah tersedia di Dusun Ngemplak.
Di tempat terpisah, Kepala Desa Buduk Sidorejo, Asmujiono sulit dimintai keterangan sejak 24 Agustus 2021 silam hingga berita ini diturunkan, terkait proyek pembangunan yang ada di desanya namun berdasarkan penelusuran wartawan ini, ternyata Kades tersebut memiliki putra yang bekerja sebagai jurnalis.
Reporter : Dedy Mulyadi
