JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan, perkembangan mengenai isu penegakan hukum di Indonesia belakangan ini menjadi sangat krusial sehingga harus menjadi perhatian semua pihak.
Apalagi, kata Sultan dalam keterangan pers yang diterima awak media, Rabu (3/2), apalagi hal ini merupakan salah satu agenda prioritas periode kedua dalam masa kepemimpinan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
“Kemajuan suatu negara (hingga ke daerah) sangat berkaitan erat dengan kehidupan kepastian hukumnya. Kita bisa melihat dan belajar dari negara di belahan dunia, bahwa tak ada negara maju dimanapun yang aspek penegakan hukumnya buruk,” ujar senator kelahiran Provinsi Bengkulu ini.
Penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, melanjutkan penataan regulasi, reformasi sistem dan proses penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah keutamaan yang semestinya sedang dan terus dilaksanakan Pemerintah. “Dan, ini harus dimulai melalui penguatan institusi penegakan hukum itu sendiri.”
Dengan berbagai macam kritik serta rasa pesimisme yang ditimbulkan publik kepada rezim Jokowi mengenai isu penegakan hukum. Pada kenyataannya tantangan itu dijawab pemerintah hari ini melalui institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dengan beberapa capaian yang luar biasa.
“Saya bangga dan mengapresiasi kinerja institusi penegak hukum. Bayangkan, dengan kondisi hampir setiap lembaga negara yang berkaitan dengan fungsi penegakan hukum telah kehilangan kepercayaan publik akibat dari buruknya sistem serta budaya hukum yang terjadi di Indonesia, justru saat ini telah mencapai target terhadap ekspektasi setiap pihak bahwa hukum tidak boleh tumpul ke atas tapi tajam ke bawah,” tambah Sultan.
Pujian ini bukan tanpa bukti dan merupakan penilaian objektif darinya. Hal ini terlihat dari beberapa penanganan skandal kasus Mega Korupsi di Indonesia yang dapat diselesaikan dengan sesuai harapan. Asas equality before the law dalam hukum sudah kembali menjadi ruh penegakan hukum di Indonesia.
Kita menilai bagaimana kinerja KPK yang berhasil melaksanakan operasi tangkap tangan yang melibatkan seorang menteri, atau pihak kepolisian yang berani membongkar masalah hukum Joko Chandra, dan yang tidak kalah menarik langkah dan keberanian Jaksa Agung mampu mengungkap kasus Mega korupsi Jiwasraya serta Asabri yang notabenenya melibatkan orang-orang berpengaruh di Indonesia.
“Saya yakin dibawah kepemimpinan ST Burhanuddin, Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Firli Bahuri lembaga penegak hukum kita akan bekerja sesuai dengan amanah Undang-Undang. Dan melalui sinergisitas ketiga institusi KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, Indonesia akan memiliki masa depan penegakan hukum yang lebih baik,” tambah.
Senator ini memberikan rujukan bagi pemerintah dalam isu penegakan hukum di Indonesia. Menurut dia, ada dua elemen yang harus dijaga dan pada waktu yang sama harus diwujudkan dalam sebuah negara hukum.
Pertama, elemen prosedural: tindakan negara tunduk pada hukum, legalitas formal (hukum bagi semua sama) dan demokrasi. Pengelolaan sebuah negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara hukum harus sepenuhnya dilandaskan pada asas hukum demi menjamin masyarakat yang tertib, adil dan bermartabat.
Kedua, elemen substantif: subordinasi semua aturan hukum dan interpretasinya terhadap prinsip fundamental dari keadilan, perlindungan hak asasi dan kebebasan perorangan, pemajuan hak asasi sosial dan perlindungan hak kelompok. “Dalam hal ini, hukum dimaknai bukan sekadar instrumen mati, melainkan landasan bernegara yang hidup dan dihidupi,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)
