JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin heran negara kebobolan sekian lama dalam membayar gaji 97.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) misterius sehingga hal itu merugikan keuangan negara yang nota bene adalah milik rakyat.
Sultan berharap agar program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) dapat segera memperbaiki kualitas data ASN. “Semoga program PDM dapat menjadi sistem database yang akurat. Tidak boleh lagi kedepan pemerintah kebobolan membayar gaji dan iuran lainnya yang ASN fiktif,” kata Sultan dalam keterangan pers, Senin (24/5).
Ya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkap banyak data PNS belum diperbarui. Bahkan, banyak data PNS tidak jelas atau misterius.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana mengatakan, ada 97.000 data PNS yang setelah ditelusuri, tak ada orangnya. Namun pemerintah masih membayar gaji mereka. Itu terungkap setelah BKN mendata PNS secara online 2014. Saat itu para PNS diminta mengisi sendiri data mereka.
Senator muda dari Dapil Provinsi Bengkulu itu meminta agar pembayaran pemerintah selama ini kepada ASN fiktif ditelusuri dan diaudit. ” Ini perlu dan diaudit kemana uang pembayaran gaji 97.000 ASN misterius yang tak ada orangnya itu,” kata Sultan.
Dan, perlu juga diungkap apakah kejadian ini hanya persoalan data yang tak diperbaharui atau mungkin ada unsur lain bersifat kesengajaan oknum tertentu. “Mesti dipastikan secara transparan agar tak jadi tanda tanya publik,” tegas Sultan.
Ya, BKN meluncurkan program Pemutakhiran Data Mandiri (PDM) agar PNS bisa meng-update data setiap waktu melalui aplikasi MYSAPK sehingga PNS bisa melakukan perubahan data sendiri, tidak perlu menunggu BKN.
Waktu pelaksanaan pemutakhiran data secara mandiri Juli-Desember 2021 dan verifikasi akhir dilakukan BKN dengan menyiapkan dokumennya pada Agustus-Desember.
Sultan meminta Pemerintah Pusat bersama Daerah agar gencar melakukan sosialisasi pemutakhiran data ASN ini. Jika tidak tersampaikan secara masif, data yang akan terhimpun tidak akan memiliki validitas seratus persen.
“Persoalan data memang momok dalam pemerintahan kita. Dan, masalah ini sangat urgen untuk segera diperbaiki. Sebab tanpa informasi data yang benar, bisa dipastikan kebijakan yang akan dihasilkan pasti tidak benar,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)
