JAKARTA, Beritalima.com– Dalam mengantisipasi transmisi penularan Covid-19 Penting meningkatkan upaya pengujian serta pelacakan (testing and tracing) karena persantase vaksinasi yang dilaksanakan Pemerintah masih sangat rendah.
“Ini diperlukan sebagai tindakan pengendalian virus di Indonesia. Sebab, seperti kita ketahui beberapa waktu terakhir angka kasus terinfeksi hingga menyebabkan kematian meningkat,” ungkap Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin dalam keterangan pers yang diterima awak media, Jumat (13/8).
Mengenai hal ini, kata senator dari Dapil Provinsi Bengkulu itu, ada dua alat tes yang lazim digunakan, yaitu dengan Polyemerase Chain Reaction (PCR) dan rapid tes antigen. Hanya saja, perbedaan dari dua metode itu adalah tingkat akurasi dari hasil tes yang dilakukan.
Menurut Dosen Patologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (Unpad), Basti Andriyoko, jika dibandingkan akurasi tes PCR tetap lebih baik dibanding antigen. Hal ini yang menjadikan tes PCR menjadi gold standard dalam menentukan apakah seseorang itu positif Covid-19 atau tidak. Akurasi PCR bisa sampai 95 persen, sedangkan antigen ini akan ada miss 10–15 persen.
Dengan tingkat akurasi yang tinggi serta merupakan standar utama dalam mendeteksi keberadaan virus Covid-19 ditubuh manusia, masalahnya adalah harga tes PCR di Indonesia dinilai masih tinggi (800 ribu hingga jutaan), sehingga sulit dijangkau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Menurut Sultan, tes PCR yang seharusnya terjangkau masyarakat. Sebab, akurasi alat deteksi infeksi virus itu sangat berpengaruh pada tindakan kepada si pasien hingga perlakuan kebijakan terhadap penyebaran Covid.
“Yang ingin saya sampaikan, cara pandang menghadapi pandemi saat ini menggunakan kacamata kemanusiaan. Untuk mewujudkannya diperlukan kehadiran negara.”
Selama ini banyak kasus terinfeksi Covid-19 tidak terdeteksi dikarenakan rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memeriksakan diri. Baik karena tidak memahami pentingnya mendeteksi dini kondisi kesehatan ataupun ketidak mampuan dikarenakan akses dan biaya.
“Kita semua yakin banyak sekali masyarakat yang tidak melakukan tes padahal dia telah tertular dan terinfeksi virus, sehingga penyebaran terjadi diluar pantauan pihak pemerintah”, tandasnya.
Tidak boleh ada pihak manapun yang ‘berbisnis’ dalam situasi bencana seeperti sekarang. “Kita mendengar biaya tes PCR di Indonesia jauh lebih mahal dari negara tetangga, India hanya 150 ribuan. Saya meminta agar pemerintah dapat membuat kebijakan ulang untuk menurunkan biaya tes tersebut ke limit yang paling minimum,” tegas Sultan.
Mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut juga menghimbau kepada klinik dan Rumah Sakit yang menyediakan tes PCR agar lebih menggunakan pendekatan manusiawi dalam menerapkan biaya kepada masyarakat.
“Bicara pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam konteks apapun tidak bisa ditinjau dari untung-rugi. Yang menjadi tugas utama kita semua adalah memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” demikian Sultan Bachtiar Najamudin. (akhir)
