KUPANG, beritalima.com – Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Pemanfaatan TIK juga memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dan berkomunikasi.
Demikian dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah (Setda) NTT, Drs. Mikael Fernandez, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Drs. Robert Simbolon, MPA saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) bidang Komunukasi dan Informatika (Kominfo), di aula Dinas Kominfo NTT, di Kupang, Jumat (20/7).
Rakor yang dijadwalkan berlangsung hingga Sabtu (21/7), mengikutsertakan para Kepala Dinas Kominfo kabupaten dan kota se-provinsi NTT, PT. Telkom Tbk Cabang Kupang dan Konsultan Asdamai Javatech. Dalam rakor tersebut akan membahas kebijakan Electronic Government (E-Gov) dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
Hadir dalam rakor yang diselenggarakan Dinas Kominfo NTT, antara lain, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo RI, Rosarita Niken Widiastuti, Forkopimda NTT, Kepala Dinas Kominfo, Aba Maulaka, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTT, Yovita Anike Mitak dan Kepala Dinas Perhubungan, Isak Nuka.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mikael Fernandez, membacakan sambutan Pj. Gubernur NTT, Robert Simbolon, menjelaskan pemanfaatan teknologi informasi TIK dapat meningkatkan volume kerja dari suatu organisasi secara cepat, tepat dan akurat. Termasuk peran berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi publik.
Dikatakan Fernandez, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Sehingga hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah untuk dapat menyajikan informasi yang benar dan akurat demi terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance).
“Menteri PAN-RB telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) nomor: 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lewat Permen ini menunjukan pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang efektif berbasis elektronik,” ucap Fernandez.
Mengutip sambutan Pj. Gubernur, Robert Simbolon, kata Mikael Fernandez, pemanfaatan TIK di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota, menjadi hal mutlak bagi perputaran data dan informasi. Juga sebagai acuan dalam membuat kebijakan dan pengambilan keputusan secara tepat.
Rakor bertajuk “Sinkronisasi Program dan Kegiatan antar Pusat dan Daerah dalam rangka Implementasi Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik di NTT, menghadirkan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo RI, Rosarita Niken Widiastuti.
Dia, mengatakan nanti pada tahun 2021, seluruh daerah di Indonesia sudah dapat mengakses internet. Saat ini, kata Rosarita Widiastuti, pihak Kementerian Kominfo RI, tengah berupaya membangun jaringan digitalisasi hingga ke pelosok daerah.
“Pembangunan infrastruktur untuk akses internet di seluruh wikayah Indonesia telah mencapai 80 persen. Untuk sektor tengah dan timur telah terkoneksi internet sebesar 40 persen. Ditargetkan pada tahun 2021 seluruh wilayah di Indonesia sudah terkoneksi internet,” jelas Rosarita.
Menurut Dirjen Rosarita, dengan sistem otonomi daerah, sinergitas antara pusat dan daerah dapat terjalin secara baik. Dan informasi yang berasal dari pemerintah pusat bisa diketahui oleh masyarakat dan sebailknya informasi berasal dari daerah dengan seketika diketahui oleh pusat.
“Jadi dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah maka hubungan pusat dan daerah dapat terkoneksi dengan baik. Informasi dari Kementerian Kominfo disampaikan kepada Kominfo prov, kabupaten dan kota, dapat tercipta melalui kanal komunikasi yang tersedia,” kata Rosarita.
Kadis Kominfo NTT, Aba Maulaka, mengatakan rakor bidang komunikasi dan informatika tingkat provinsi NTT, diselenggarakan bertujuan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman terkait arah dan kebijakan pembangunan E-Gov guna mendukung keterbukaan informasi publik. (Ang)
