SURABAYA, beritalima.com | Dewan Pengurus Daerah Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPD HIMPERRA) Jawa Timur menggelar Musyawarah Daerah (Musda) II di Hotel Doble Tree Surabaya, Rabu (22/1/2025).
Dalam Musda II ini, Supratno kembali terpilih sebagai Ketua Himperra Jatim secara aklamasi, setelah dua calon lainnya, Ali dan Ahmad Assegaf, dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon ketua.
Ini merupakan periode kedua, setelah pada periode pertama enam tahun lalu pria humoris ini terpilih jadi ketua di Musda I.
Supratno mengaku Himperra Jatim siap menyediakan hunian subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di tahun 2025 ini. Apalagi kebijakan dan stimulus yang diberikan pemerintah dalam program 3 juta rumah cukup bagus.
Ia mengatakan, saat ini anggotanya banyak membangun perumahan subsidi di daerah penyangga Surabaya seperti Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Bangkalan dan lainnya.
Bangkalan misalnya, menurut Supratno, harga tanahnya masih cocok untuk dibangun rumah subsidi dan perijinannya tidak rumit. Di Jatim, ungkapnya, yang rumit perijinannya itu Gresik dan Mojokerto.
Target Himperra Jatim, lanjut Supratno, tahun ini bisa membangun 9.000 rumah, meski tahun lalu baru realisasi 2.500 unit dengan berbagai kendala yang ada.
“Saya ingin menjadikan Himperra ini sebagai rumah bersama milik pengembang yang menyediakan hunian bagi masyarakat,” terangnya.
Ketua Umum DPP Himperra, Ari Tri Priyono, dalam sambutannya mengajak seluruh pengembang Jawa Timur kembali menggenjot produksi rumah di tengah massifnya dukungan terhadap program 3 juta rumah yang digagas pemerintah.
Sekadar tahu, kata Ari, Himperra merupakan organisasi yang berkembang begitu cepat. Ketika didirikan pada 2018 dan dikukuhkan pada 2019, awalnya hanya beranggotakan 300-an developer.
Saat ini, lanjut Ari, jumlah anggotanya sudah mencapai 3.500 pengembang, dan sekitar 2.800 merupakan pengembang FLPP (rumah subsidi), dan mayoritasnya berasal dari Jatim.
“Dan sekitar 500 pengembang lagi merupakan pengembang rumah komersil,” tambahnya.
Menurut Ari, setiap tahunnya, Himperra mampu memproduksi sekitar 40.000 sampai 50.000 unit rumah, terbanyak ketiga setelah REI, APERSI.
Namun, anggota Himperra memiliki kualitas yang terbaik dibandingkan lainnya. Hingga tahun 2024 lewat belum ditemukan pelanggaran sama sekali. Menurutnya, hal ini yang paling berperan utama sebagai ujung tombak keberhasilan adalah teman-teman DPD.
“Hari ini Himperra ditantang oleh Pak Menteri (Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman) untuk membuat 100.000 unit rumah, naik hampir 50% dari produksi kita. Saya berharap kualitas pembangunan dari anggota Himperra tetap dipertahankan,” ujarnya.
Konsen pemerintah pada program 3 juta rumah tahun ini sangat serius, apalagi 35 bisnis atau industri turunan berasal dari sektor properti, melalui properti semua industri ikut bergerak, listriknya, material bangunan, furnitur dan masih banyak lagi.
Ari menjelaskan, dirinya sebagai Ketum Himperra sering dimintai Kementerian PKP untuk membuat bermacam terobosan untuk meggatasi kebekuan di dunia properti, juga masalah perijinan.
Terbukti pada akhir tahun 2024 lalu dilakukan SKB 3 menteri (Mendagri, Menteri PU dan Menteri PKP) untuk mendukung program 3 juta rumah ini. Di dalam SKB itu diputuskan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) bagi perumahan subsidi dihapus.
“Pasti banyak daerah kurang suka, cuma ini demi masa depan bangsa dan negara kita, daerah memang tidak dapat BPHTB tapi begitu jadi penduduknya, bisa diambil pajak pajak dari hal lainnya,” terang Ari.
Kemudian pengembang menyambut senang pembebasan biaya persetujuan gedung (PBG) dan mempercepat pengurusannya dari 28 hari menjadi 10 hari.
Di Tanggerang sekarang ngurusnya hanya 3 jam. Di Sumedang malah 58 menit selesai. Ini hal yang sangat bagus, ini jadi semangat luar biasa bagi Himperra untuk mendukung penuh.
“Yang selama ini produksinya hanya 1.000 unit, naikkan lagi jadi 3.000 – 5.000 unit, yang selama ini produksinya hanya 1 hektar naikkan jadi 4 hektar dengan pindah lokasi,” harapnya.
“Tahun ini saatnya kita bangkit membantu pemerintah sehingga program 3 juta rumah bisa tercapai,” ujarnya.
Untuk menunjang program 3 juta rumah itu, Himperra juga mengusulkan subsidi rumah tidak hanya menyasar FLPP, tapi juga di atasnya. Ini sepertinya terus didorong kementerian PKP dan kayaknya disetujui Kemenkeu.
“Nantinya, walaupun subsidi bunganya beda sekitar 8 persen, yang sekarang disebut rumah komersial misalkan di harga 400 juta,” tutupnya. (Gan)
Teks Foto: Musda II DPD HIMPERRA Jawa Timur, Rabu (22/1/2025), Supratno kembali terpilih Ketua Himperra Jatim.
