JAKARTA, Beritalima.com– Beberapa hari belakangan, dunia maya riuh rendah merespon keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kembali menerapkan Pembtasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seiring meningkatnya kasus terpapar wabah virus Corona (Covid-19).
Tidak hanya statement para politisi maupun pejabat Pemerintah yang lebih banyak menyalahkan dan ‘menyerang’ kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ada juga aksi pemilik perusahaan Djarum yang mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan kebijakan PSBB itu. Dan, itu mendapat sorotan netizen.
Sejumlah media memberitakan, pengusaha yang oleh Majalah Forbes (April 2020) dinobatkan sebagai orang terkaya urutan ke-80 dunia ini telah melayangkan surat kepada Presiden yang isinya tidak setuju dengan rencana Pemprov DKI Jakarta yang mengambil kebijakan menerapkan PSBB mulai 14 September 2020.
Menanggapi berita tersebut, wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur, Dr Hj Anis Byarwati mengatakan, aksi yang dilakukan pemilik perusahaan Djarum tersebut merupakan haknya sebagai warga negara. Ia mengajak masyarakat untuk menunggu bagaimana sikap diambil Presiden Jokowi.
Karena menurut Anis, kebijakan Gubernur DKI Jakarta tentang PSBB itu justru sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Selasa (7/9). Saat itu, Jokowi menegaskan kunci dari ekonomi tetap baik adalah kesehatan yang baik sehingga fokus penanganan Covid-19 adalah masalah kesehatan.
“Mestinya kita mendukung kebijakan yang diambil Gubernur DKI Jakarta karena sejalan dengan arahan Presiden Jokowi. Apalagi Jakarta adalah ibukota yang merupakan barometer nasional,” ungkap anggota Komisi XI DPR RI yang juga ekonom tersebut kepada Beritalima.com, Selasa (15/9) malam.
Terkait dengan pengaruh PSBB pada roda perekonomian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, kebijakan PSBB itu dipastikan akan memengaruhi roda perekonomian Ibu Kota. “Namun, dalam pertimbangan saya, nilai nyawa warga jauh lebih berharga. Ekonomi bisa dipulihkan. Namun, orang mati tidak bisa dihidupkan. Tidak ada ekonomi jika tidak ada orang,” kata Anis.
Ekonom lulusan S3 Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini menilai, jika aspek kesehatan dalam menangani Covid-19 dapat dilaksanakan dengan baik, masalah ekonomi akan ikut membaik.
Anis memandang, sekarang semestinya semua pihak mau bergandengan tangan dalam menghadapi Covid-19 untuk menyelamatkan nyawa rakyat. “Semua kita harus bersatu dan mengesampingkan ego sektoral dalam menghadapi masalah bangsa ini.”
Terkait surat yang diterima presiden, Anis berpandangan bahwa seorang pemimpin tentu harus menghargai setiap masukan yang ada. Namun tidak semua masukan harus diterima. Itu sebabnya pemimpin harus punya kedalaman pengetahuan, juga harus punya data yang akurat untuk mengambil keputusan.
“Dengan kedalaman pengetahuan dan data yang akurat, pemimpin bisa mengambil keputusan yang tepat. “Bukan pemimpin namanya kalau sedikit ada masukan terus berubah,” demikian Dr Hj Anis Byarwati. (akhir)
