LUPA BAYAR PDAM DIPUTUS, PDAM MACET HARUS GRATIS
Oleh M.Mufti Mubarok
Ketua Umum DPP Himpunan Pers Online Indonesia (HIPOLI)
Saya pernah iseng iseng dartar jadi Dirut PDAM. Dan salah satu syarat yang sangat sulit adalah harus punya sertifikat teknisi air yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang sekolahnya harus 6 bulan. Dan ini yang membuat para calon dirut terpaksa tidak lolos. Dan walikota sudah memilih dirut dengan kualifikasi teknisi bukan seorang pemimpin. Apa jadinya PDAM surabaya kembali menambah buruk pelayanannya. Setelah kualitas air yang keruh dan tidak layak untuk dimasak apalagi diminum. survey mengatakan air PDAM Surabaya hanya layak untuk “Binatang”.
Belum selesai soal kualitas air yang tidak layak. Kini PDAM macet berjam jam bahkan akan berhari hari.
Sudah kualitas buruk pelayanan yang mampet tak jelas kapan akan mengalir.
Kalau warga lupa banyar akan segera diputus. Kalau PDAM yang buat kesalahan apa sanksinya. Ini tidak adil.
Harusnya PDAM segera minta maaf dan menggratiskan minimal 1 bulan.
PDAM adalah BUMD milik pemkot Surabaya. Yang didanai uang APBD dari jerih payak rakyat Surabaya. Harus walikota turun tangan, soalnya kalau soal bersih bersih got macet walikota turun tangan, kenapa soal PDAM walikota terkesan diam dan belum turun tangan.
Air menyangkut hajat hidup orang banyak. Banyak hal yang terkait dengan air termasuk rumah tangga. Hari ini kita tidak bisa mandi, BAB bahkan untuk kebutuhan cuci baju atau piring. Kerugian warga cukup besar. Sementara itu Dirut PDAM hanya retorika memberi jawaban yang tidak jelas.
Air Surabaya masih monopoli dan terkesan oligopoli.
Sudah saatnya ada PDAM tandingan dengan tarif yang murah, kualitas yang bagus dan zero complain.
PDAM masih ada waktu untuk berbenah.
Di negara negara Maju air sudah gratis dan layak untuk air minum. Di Surabaya sudah sangat mahal, kualitas buruk dan pelayanan buruk.
Warga surabaya hanya pasrah, namun dengan sedugang prestasi Walikota masak soal air saja tidak bisa ngatasi. Masak juga seorang Dirut yang mau juga berminat maju Walikota sperti ini. Rakyat Surabaya perlu protes karena kita sudah bayar.
