JAKARTA, Beritalima.com– Kesulitan dan mengalami hambatan untuk membuka program studi umum dan terapan, 10 Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) menemui Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti di rumah dinas Ketua DPD RI, Minggu (23/8).
“Kami sangat berharap senator setelah melihat bagaimana perjuangan DPD yang membantu peningkatan status sembilan kampus IAIN menjadi UIN. Nah sekarang giliran kami, kampus UIN lama, yang mengalami hambatan dalam membuka prodi umum di kampus kami,” ungkap juru bicara 10 Kampus UIN, Prof Fauzul Imam.
Keterangan pers Biro Humas dan Pemberitaan DPD RI, Fahzul mengatakan, beberapa kampus UIN kesulitan membuka prodi ilmu sosial dan sains yang berbasis terapan. Mereka hanya bisa membuka prodi umum ilmu induk. Padahal ilmu terapan lebih dibutuhkan dalam menjawab tantangan jaman.
“Dan hal itu sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Dan niat kami memang memadukan antara ilmu agama dan sains,” urai Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten itu.
Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Prof Eka Putra Wirman mengatakan, seharusnya tak ada perbedaan antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) selama statusnya sama-sama universitas.
Seperti halnya Madrasah Ibtidaiyah (MI) setara dengan SD, Madrasah Tsanawiyah (MTs) setara dengan SMP, dan Madrasah Aliyah (MA) setara dengan SMA.
“Padahal kalau mau jujur, PTN yang ada sekarang tentu tidak mampu menampung semua anak bangsa yang ingin belajar di fakultas-fakultas ilmu terapan yang ada. Dan kami, UIN, selain tersebar di hampir semua provinsi, biaya pendidikan di UIN relatif lebih murah dan terjangkau bagi peserta didik, tanpa mengurangi mutu. Karena kami rata-rata juga terakreditasi A dan B. Ini seharusnya faktor yang juga harus dilihat,” tukas Eka.
Karena itu, LaNyalla meminta masing-masing kampus membuat daftar masalah yang dihadapi, untuk kemudian diserahkan kepada Komite III. “Dari situ akan kami telaah, dan petakan. Di tataran kebijakan akan menjadi ranah pimpinan, dan di tataran fraksis akan menjadi tugas teknis Komite III,” kata dia.
Senada dengan LaNyalla, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyakini apa yang diperjuangan kampus UIN akan terwujud.
Selama tolok ukurnya berdasarkan kebutuhan seperti IAIN meningkat status menjadi UIN karena kebutuhan. Begitu pula UIN membuka prodi ilmu terapan, juga harus karena kebutuhan.
Ditambahkan, memang harus ada proses untuk itu. Seperti yang pernah ia alami saat menjadi Gubernur Akademi TNI, untuk memperjuangkan kesamaan derajat antara lulusan Akademi Militer dengan Strata S1.
“Alhamdulillah akhirnya bisa. Kuncinya harus berdasarkan kebutuhan. Dan saya pikir, Presiden Jokowi berulang kali menekankan pentingnya kualitas SDM Indonesia untuk dapat melakukan lompatan. Itu saya kira salah satu kebutuhan,” kata senator dari Provinsi Maluku itu.
Ketua Komite III DPD RI, Sylviana Murni yakin Menteri Pendidikan&Kebudayaan, Nadiem Makarim dapat memahami niat kampus UIN untuk membuka prodi ilmu terapan, mengingat Mendikbud telah meluncurkan program ‘Merdeka Belajar: Kampus Merdeka’, bagi perguruan tinggi.
“Program tersebut memberikan otonomi bagi PTN maupun swasta yang berakreditasi A dan B untuk membuka prodi baru. Dengan titik tekan, prodi yang sesuai kebutuhan masa depan. Dan akan dipermudah, apabila kampus tersebut telah menjalin kerjasama dengan organisasi dunia atau 100 kampus terbaik dunia. “Saya pikir UIN lebih mudah bekerja sama dengan kampus seperti Al-Azhar dan lainnya kan,” kata Sylviana.
Optimism juga disampaikan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurut dia, selama hambatan itu berkisar di sektoral antar kementerian, DPD yakin dapat memperjuangkan aspirasi para rektor.
“Dalam case UIN ini kan ada tiga kementerian yang terlibat. Kemenag, Kemendikbud dan Kemenpan/RB. Selama masih dalam tataran Permen dan Kepmen, tidak terlalu sulit,” demikian Sultan Baktiar Najamudin. (akhir)
