JAKARTA, Beritalima.com– Dunia pendidikan harus menjadi contoh penerapan integritas dan wilayah bebas praktik pungutan liar (pungli). Sayangnya, hal itu tidak berlaku di dunia pendidikan di Indonesia.
Bahkan, biasanya saat pembagian rapor, usai libur maupun tahun ajaran baru praktik kotor tersebut terjadi pada dunia pendidikan di Indonesia.
Sebab itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, budaya, wisata dan ekonomi kreatif, Sutan Adil Hendra mewanti-wanti pihak sekolah, guru maupun komite untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) kepada wali murid atau siswa.
“Di sini harapan masa depan kita. Sebab itu, pemerintah harus segera bergerak mengawasi dan bertindak cepat serta tegas jika mendapat laporan dari warga tentang adanya pungli di sekolah,” ungkap wakil rakyat dari Dapil Provinsi Jambi ini, kemarin.
Legislator Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini memastikan, Komisi X DPR RI akan mencarikan jalan keluar atas kekurangan biaya operasional sekolah terutama sekolah negeri.
Sebab, soal biaya operasional ini sering menjadi alasan timbulnya pungli. Guna mencegah terjadinya pungli, laki-laki yang akrab disapa SAH tersebut juga mendorong penambahan pagu anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Tanah Air.
“Dunia pendidikan Indonesia harus akuntabel, transparan dan bersih dari praktik pungli. Perbuatan semacam ini sangat membebani orang tua murid,” demikian Sutan Adil Hendra. (akhir)
