JAKARTA, Beritalima.com– Partai Demokrat mendukung desakan sejumlah wakil rakyat di parlemen agar DPR RI segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait skandal PT Jiwasraya (Persero) yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 13 triliun.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat (PD) yang juga Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan kepada awak media di Ruang Pimpinan MPR RI Gedung Nusantara III Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/1) petang mengatakan, Fraksi Partai Demokrat di DPR RI mendukung pembentukan Pansus skandal perusahaan asuransi plat merah itu.
“Kami dari Fraksi Partai Demokrat mendukung penuh DPR RI membentuk Pansus sehingga apa sebenarnya yang terjadi di PT Jiwasraya terungkap secara terang benderang,” kata Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut.
Syarif berpendapat, kehadiran Pansus tidak akan mengganggu proses penyidikan Jiwasraya yang tengah dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. “Proses yang dilakukan oleh penegakan hukum, dalam hal ini kejaksaan, silakan bergulir. Keberadaan Pansus tidak aka mengganggu penegakan hukum,” kata Syarif.
Dikatakan, DPR nanti akan menilai dan memutuskan apakah pembentukan pansus itu harus menunggu atau tidak hasil penyidikan Korps Adhyaksa.
“Kan harus diberikan kesempatan juga (penegak hukum) untuk bekerja. Nanti hasilnya itu DPR akan melihat apakah cukup puas atau tidak. Kalau memang belum, maka bentuk pansus,” kata anggota Komisi I DPR ini.
Sekali lagi, ia menegaskan, Partai Demokrat pada prinsipnya sangat mendukung pembentukan Pansus Jiwasrayagate. “Ini harus dibuka secara transparan apa yang sebenarnya terjadi dengan Jiwasraya. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” ujarnya.
Terkait perlu atau tidaknya melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Syarif mengatakan, pada dasarnya dalam pengungkapan kasus, semua sektor bisa dilibatkan.
Semua sisi harus dibuka termasuk PPATK untuk mengetahui kemana saja dan siapa saja yang menerima aliran dana dari PT Jiwasraya. “Kalau ada aliran dana diduga ilegal, ya harus dibuka dari siapa ke siapa, tanggal berapa. Jadi harus dilibatkan (PPATK).”
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan sudah ada tiga fraksi di parlemen yang mendukung pembentukan pansus Jiwasraya. Hanya saja, Dasco tidak menjelaskan detail tiga fraksi apa saja yang sudah setuju. (akhir)
