PAMEKASAN, Beritalima.com| Sejumlah Warga mengatasnamakan Himpunan Pemuda Majungan Bersatu (HIPMA), di Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur, pagi tadi hari Jumat(03/07), melakukan audensi terkait terlambatnya Bantuan Lansung Tunai Dana Desa(BLT-DD) tahap ke ll yang hingga saat ini belum cair atau tersalurkan.
Syaiful Bahri, selaku ketua Hipma, minta penjelasan kepada pihak pemdes untuk bertanggung jawab atas persoalan ketidak tersalurnya BLT DD tahap ll di Desa Majungan.
Selain itu juga dirinya menegaskan, maksud dari tujuannya itu ingin menanyakan beberapa poin kepada pihak Desa maupun Kecamatan dan pendamping Desa.
“Saya ingin menanyakan masalah keterlambatan penyaluran atau terlaksannya BLT DD tahap ll di Desa kami, padahal tahap pertama enak-enak saja. Dan yang kedua juga masalah anggaran Desa yang notabenenya tidak sama dengan Desa lainnya. Data yanga ada pada kami itu anggaran Dana Desa Majungan bisa dicairkan pada tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2019, ada apa ini sedangkan melihat di Desa- desa yang lain lancar-lancar saja,”ucapnya ketika di kantor Kecamatan Pademawu. Jumat(03/07).
Sementara menurut Sekdes Majungan Subahnan, menjelaskan bahwa keterlambatan pencairan BLT DD tahap ll karena masih banyak permasalahan di Desa dengan pihak Bank.
” Keterlambatan itu karena pada tahun 2019 mengalami musibah yaitu kehilangan uang di Bank. Dan kami pada waktu itu sudah berupaya mengurus dengan menempuh beberapa jalur, dan pada waktu itu kami kebingunan karena belum ada penyelesaian,”tepisnya.
Ditambahkan Subahnan, pada hari Selasa kemaren pihaknya sudah menghadap ke Bank Jatim Pusat provinsi Jatim, dan pihak Bank menyanggupinya akan mengganti uang yang telah hilang tersebut.
“Pihak Bank menyatakan untuk mengantinya paling lama satu Bulan hingga setenga Bulan. Kalau tidak ada penyelesaian pihak Bank akan mengeluarkan surat pernyataan kesanggupan,”imbuh dan terangnya.
Sementara Camat Pademawu Ach. Farid, meminta kepada pihak Desa Majungan, untuk segera ada penekanan langsung kepada pihak Bank, agar bisa terialisasi uang tersebut.
“Jangan sampai satu bulan ya Pak Sekdes, kalau bisa itu langsung ditidaklanjuti untuk diklarifikasi kembali, sesuai dengan apa yang dikatakan para pemuda bersatu. Kan bisa saja hari Selasa. Dan nantinya siapa-siapa yang terlibat bisa ketahuan,”pintanya.
Ach. Farid, sangat mengapresiasi atas kontrolnya para pemuda bersatu di Desa Majungan. Dan untuk itu pihaknya sangat berterimakasih sekali atas klarifikasinya.
“Saya ucapkan terimakasih kepada adik-adik, berkat mereka, aspirasinya bisa terserap. Kalau hal ini dibiarkan terus menerus tanpa ada pengawalan ya hanya begitu-begitu saja. Jadi saya minta masalah ini tetap dikawal hingga tuntas,”tegasnya.
Disisi lain Faridi, selaku pemdamping Desa, menyampaikan, bahwa soal BLT- DD itu ada tahapan yang sudah diatur dalam UU yang berlaku.
“Tahap 1 mengacu pada Permendes Nomor 6 dan PMK 40. Maka tahap satu bisa lancar karena Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes), masih yang lama. Sementara lahir aturan berikutnya PMK 50 yang memerintahkan kepada Desa untuk melakukan perubahan APBDes, mengapa karena ada tambahan teknis yang harus dilakukan oleh Desa,”urai menjelaskan.
Selain itu pihak HIPMA berjanji siap mengawal persoalan ini, bahkan menurut Syaiful Bahri, akan memberikan waktu sampai Hari Selasa Tanggal (07/07) harus terselesaikan antara Pemdes dengan pihak Bank Jatim.
Menurutnya sementara informasi yang beredar di masyarakat bahkan di salah satu Media ada yang mengatakan, yang tidak mau disebutkan namanya oknumnya itu diduga Sekdes.
” Kalau sampai Hari Selesa tidak terselesaikan, maka kami yang akan melaporkan pihak Pemdes ke Polisi. Karena apa, masyarakat yang tau saat ini oknumnya adalah Sekdes yang disebut . Dan kemaren itu kalau memang Anggaran BLT-DD tersendat di bank Jatim, mengapa kemaren ada anggaran Silpa untuk Jenset kenapa tidak dianggarkan ke BLT- DD sehingga di bawah tidak ada simpangsiur,”pungkas Syaiful.
