JAKARTA, Beritalima.com– Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendukung ditundanya pembukaan sekolah seperti dikatakan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), Hamid Muhammad akhir Mei lalu.
“Keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Hal-hal lainnya seperti ketuntasan kurikulum itu nomor dua. Dengan kondisi saat ini, sebaiknya memang pembelajaran tatap muka ditunda dulu,” ungkap politisi senior Partai Golkar itu dalam keterangan tertulis yang diterima Beritalima.com, Rabu (3/6) siang.
Seperti diberitakan, Pemerintah menetapkan tahun ajaran baru 13 Juli 2020. Namun, itu bukan berarti sekolah akan kembali dibuka. “Kita tak bisa serta-merta mengatakan buka atau tidak. Boleh atau tidaknya menunggu gugus tugas. Tahapannya ketat. Mekanismenya menunggu pengumuman dari Pak Menteri,” ujar Hamid.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut beranggapan Pemerintah seharusnya fokus kepada peningkatan kualitas pembelajaran jarak jauh. “Tahun ajaran baru tidak apa-apa dimulai 13 Juliu. Namun, sebaiknya dilakukan jarak jauh. Evaluasi yang ada Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) tahun ajaran lalu sebaiknya diperbaiki di bulan-bulan ini,” kata Hetifah.
Legislator dari Provinsi Kalimantan Timur itu mejelaskan, banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kualitas PJJ. Salah satunya adalah berkoordinasi secara aktif dengan Kemenkominfo untuk meningkatkan akses internet hingga ke daerah Terluar, Terdepan, Tertinggal (3T).
“Juga peningkatan kapasitas guru dan orang tua dalam melaksanakan pembelajaran daring. Kedepan sebaiknya kebijakan diarahkan kesana, dibanding kembali melakukan 100% tatap muka,” papar Hetifah.
Hetifah yang Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang kesejahteraan rakyat ini mengatakan, pihaknya memahami bahwa terdapat daerah-daerah yang masih kesulitan untuk menerapkan PJJ. “Untuk daerah-daerah tertentu yang memang sangat sulit sekali melaksanakan PJJ, mungkin memang harus dibuka demi memastikan pelayanan pendidikan tetap berjalan. Namun demikian, ini merupakan opsi terakhir,” ungkap dia.
Ditambahkan, jika sekolah memang harus dibuka, terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi. “Antara lain harus berada di zona hijau, kalau bisa hanya yang nihil kasus Covid. Standar sarana prasarana yang mendukung protokol kesehatan juga harus terpenuhi, seperti adanya sarana cuci tangan dan sistem UKS yang memadai. Jika prasyarat ini belum bisa dipenuhi, sebaiknya jangan mengambil risiko,” demikian Dr Hj Hetifah Sjaifudian. (akhir)
