AMBON,beritaLima.com,- Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil- BPN) Provinsi Maluku menargetkan, untuk tahun 2017 ini sebanyak 7.800 sertifikat gratis akan diterbitkan bagi kepemilikan hak atas tanah pada Tujuh Kabupeten dan Kota.
Kepala Bidang (Kabid) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kanwil BPN Maluku Oktafianus Alfons mengatakan, program penerbitan 7.800 akan dilakukan secara bertahap dan untuk tahap pertama dalam Program Nasional ini jebolan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini BPN Maluku baru merencanakan 1.676 sertifikat gratis untuk diterbitkan pada akhir bulan Maret ini.
“Target kita sesuai jatah adalah 7.800. namun, untuk tahap ini kita rencanakan di ahkir maret itu kurang lebih ktia ada 1.676 itu diserahkan diseluruh kabupaten kota. Jadi masing-masing kepala kantor itu sudah ada jatah yang harus diserahkan itu sudah ada. Nanti itu mekanismenya apakah kalau tidak ada pejabat dari pusat atau itu diharapkan untuk pak Kakanwil yang meenyerahkan secara simbolis, kemudian mungkin Kantah-kantahnya bisa menyerahkan secara langsung kepada masyarakat. ”kata Alfons kepada wartaawan diruang kerjanya. Senin (20/3).
Dikatakan, program ini merupakan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) secara nasional oleh Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI atas program langsung dari Presiden Jokowi. Secara umum, kata Alfons, Provinsi Maluku sebenarnya menargetkan sebanyak 55.800 (Lima puluh lima ribu delapan ratus) bidang dimana, masing-masing Kabupaten/Kota mendapatkan jatah sebanyak 2.900 bidang. Namun, oleh Prona ini, Maluku diberi jatah di Tahun 2017 hanya sebanyak 7.800 .
“Tahun 2016. Program Jokowi ini bahwa kita mendapatkan jatah itu 7.800 itu masing-masing kabupaten/kota dan perwakilannya mendaptkan jatah itu 2.900, jadi total dari keseluruhan Maluku ini ada 55.800, tetapi yang dibiayai oleh DIPA itu hanya 7.800, masih ada sisanya itu 48.800 yang belum kita laksankan karena terkait dengan anggaran. Dari pusat memberikan harapan bahwa ini ada perjuangan untuk beberapa permintaan itu bisa masuk dalam APBN-P. mudah-mudahan ada realisasi daripada perjuangan dipusat itu kita bisa dibiayai sehingga total keseluruhan itu, 55.800 itu bisa terlaksana di Maluku,”terang Alfons.
Dijelaskan, sebanayak 7.800 jatah sertifikat gratis untuk Maluku ini semuanya sudah tersalurkan ke seluruh kabupaten/kota. Namun, tinggal beberapa daerah yang belum tersenuth langsung. Sebab belum memiliki (Kantah) Kantor Pertanahan Perwakilannya seperti Kota Tual, MBD, dan Buru Selatan .
“Jadi , Kota Ambon mendapatkan 50 bidang, Maluku Tengah 1000 bidang, Seram Bagian Timur 500 bidang, Kabupaten Buru 750 bidang, Kabupaten Kepulauan Aru 500 bidang. Maluku Tenggara 600 bidang. Kantah MTB 2.800 bidang,”jelasnya.
Alfons menambahkan, BPN tetap berkomitmen ditahun Anggaran 2017 ini akan menuntaskan 7.800 sertifikat gratisyang dijatahi Pemerintah pusat. Selain itu upaya penekanan penyakit pungli dikalangan instansi pemerintahan terus dilakuakan. Guna mencapai pelayanan masyarakat secara propesional, maksimal, terukur dan berpedoman. . Sebab, pengurusan sertifikat Prona ini seprsen pun tidak dipungut biaya.
“Untuk Pungli tidak ada. Karena Kita dalam menjalankan program Prona ini juga tidak menerima biaya sepersen pun dari masyarakat yang mau mendaftar, yang terpenting adalah semua syarat yang diminta sudah terpenuhi sehingga kita mudah mengurus penerbitannya,”pungkasnya. (Mukadar)
