ILustrasi
KEPULAUAN SULA,berita lima,com |Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara diduga mencairkan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp 1,5 miliar melalui Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD) 2022 Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Maluku Utara
Pasalnya, Anggaran BTT tersebut, seharusnya diperuntukan untuk bencana alam yang signifikan, Namun Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diduga sudah mencairkan anggara senilai Rp 1,2 milyar.
Hal itu benarkan oleh sala satu oknum Pengawai Negeri Spil (PNS) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang namanya tidak mau dipublikasi kepada media ini,Jum’at (09/8/22), Ia mengatakan anggaran BTT senilai Rp 1.5 milyar berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) sudah dicarkan senilai Rp 1,2 milyar, kalau tidak salah, sisanya senilai Rp 300 Juta. Yang jelas tanya saja ke bendahara keuangan inisila FY, “ungkapnya.
“Yang jelas anggaran tersebut sudah dicairkan untuk bencana alam di Desa Waibau, Kecamatan Sanana, Desa Wai ina, Kecamatan Sulabesi Barat, Desa Fatiba, Kecamatan Sulabesi Tengah Desa Waisakai, Kecamatan Mangole Utara Timur dan Desa Mangon, Kecamatan Sanana, akan tetapi untuk Desa Mangon belum diberikan SP2D, “kata Sumber.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Halmahera Corruption Watch (HCW) Kepulauan Sula, Abdul Gani Bahri saat dikonfirmasi, Jum’at (09/8/22), Ia mengatakan bahwa pada saat itu, tidak ada bencana alam di beberapa desa itu yang signifikan, sehingga anggaran BTT tersebut di cairkan, ” Apalagi di Desa Mangon, belum diberikan SP2D
Untuk itu, Ia mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) agar segera usut tuntas pencairan anggaran tersebut, “tegasnya.[dn]
