SITUBONDO, Beritalima.com -Merasa dipermainkan akhirnya kesabaran H. Tohir selama 7 tahun akhirnya runtuh, melalui kuasa hukumnya Ide Prima Hadiyanto,SH, pemilik UD Pahala mensomasi DPRD Kabupaten Situbondo karena belum melakukan pembayaran perbaikan dan pemeliharaan rutin untuk mobil Dinas ( Mobdin) anggota dewan sejak 2010 hingga rarusan juta rupiah.
Diungkapkan oleh Ide Prima Hadiyanto,SH, dalam jumpa persnya sejak tahun 2010, kliennya H. Tohir pemilik UD Pahala yang beralamat di Jalan Raya Bondowoso, Desa Kotakan Kecamatan Kota, kabupaten Situbondo, selama ini digunakan DPRD Situbondo untuk pemeliharaan rutin berkala perbaikan maupun perawatan mobil dinas DPRD.
“Sejak 2010 hingga saat ini biaya perawatan yang dilakukan terhadap mobil dinas DPRD ke bengkel mobil klien kami, hingga kini belum dilakukan pembayaran dengan jumlah nominalnya mencapai Rp 260.960.250, klien kami merasa sangat dirugikan akan hal ini, apalagi klien kami sudah menempuh jalur kekeluargaan dengan mendatangi kantor dewan yang terhormat ini,”Ujar Ide Prima.(7/11).
Ide Prima kepada sejumlah media menunjukkan rincian tagihan, tagihan pada tahun 2010 – 2016 saja perbaikan mobil dinas tercatat dengan rincian pergantian spare part Rp 78.236.200 dan BBM Rp17.500.000. Sedangkan pada Desember 2016 pergantian spare part sebesar Rp19.665.000. Sementara pada Januari – Juni 2017, tercatat pergantian spare part Rp113.634.550 dan pergantian oli mesin Rp 31.924.500 dengan jumlah keseluruhan Rp 260.960.250.
“Kami selaku kuasa hukum masih membuka pintu musyawarah kepada Ketua DPRD Situbondo, Sekretariat dan Bendahara DPRD, jika pihak DPRD dalam menyelesaikan perkara ini dengan jalan musyawarah kekeluargaan, namun jika somasi kami tidak ditindak lanjuti, berdasarkan bukti surat dan saksi – saksi, maka pihak kami akan secepatnya memproses perkara ini secara pidana maupun secara perdata,”Tegasnya.
Sementara itu Sekretaris DPRD Situbondo Herry Suryanto melalui sambungan selulernya mengatakan, pihaknya sudah menerima surat somasi terkait pembayaran pemeliharaan rutin berkala mobil dinas DPRD yang belum dibayar ke bengkel mobil tersebut hingga tujuh tahun.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kabag Umum dan dua staf yang mengerti teknis pembayarannya, dan hal tersebut akan secepatnya kami selesaikan agar tudak menambah kegaduhan,”Singkatnya.
(Joe)
