Jakarta, beritalima.com| – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung puji arah kebijakan fiskal nasional tak lagi berorientasi pada pusat, tetapi bergerak ke bawah: menyalurkan energi pembangunan hingga ke jantung ekonomi daerah.
“Arsitektur fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil di Jakarta (20/10).
Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini bukan sekadar teknis birokrasi, melainkan langkah strategis dalam memastikan manfaat program nasional benar-benar menyentuh masyarakat lapisan bawah.
Ia mencontohkan sektor pertanian sebagai bukti konkret. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) selama setahun terakhir — indikator yang menandakan peningkatan kesejahteraan petani.
“Ini bukti nyata kinerja fiskal yang efektif. Menteri Pertanian Amran Sulaiman berhasil menjadikan sektor pertanian sebagai motor penggerak ekonomi rakyat,” ujar Tamsil.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai salah satu terobosan paling progresif dalam memperkuat ekonomi daerah. Program ini,tambah Tamsil, tak hanya bersifat konsumtif, tapi menciptakan rantai ekonomi baru yang menggerakkan petani, koperasi pangan, hingga UMKM lokal sebagai penyedia bahan baku.
Tamsil, yang dikenal sebagai “maestro anggaran” di parlemen, menilai kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan pro-rakyat: mengembalikan energi pembangunan ke daerah.
Fokus belanja negara, lanjutnya, diarahkan pada sektor dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang manfaatnya terukur.
Meski mengapresiasi arah baru fiskal nasional, Tamsil mengingatkan risiko klasik yang kerap muncul dalam desentralisasi anggaran: lemahnya tata kelola dan rendahnya kapasitas birokrasi daerah.
“Tanpa transparansi dan akuntabilitas, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi rakyat. DPD akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Jurnalis: rendy/abri
