Jakarta, beritalima.com| – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R menanggapi adanya isu akan adanya darurat militer purna kerusuhan sosial belakangan ini, dan mengatakan, “kita selalu dibelakang Polri.
Hal imi diutarakan Jenderal Tandyo saat bersama Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, didampingi para Kepala Staf Angkatan menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), di Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta (1/9).
“Kita selalu diminta dulu kan baru turun, makanya pada saat tanggal 30 dipanggil presiden kan mungkin ada permintaan, makanya tanggal 31 kita turun. Kita selalu dibelakang Polri,” ujar Jenderal Tandyo
Wakil Panglima TNI menekankan pentingnya soliditas dan kesamaan visi antara Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan Angkatan dalam menjaga arah pembangunan pertahanan. Beliau menilai sinergi yang terjalin saat ini merupakan kekuatan strategis yang perlu terus dipelihara.
”Selama era reformasi dari tahun 1998 sampai dengan 2025 ini, saya mengalami semuanya dan inilah era yang menurut saya Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan itu dalam satu komando, bagaimana antara masing-masing matra dengan Mabes Angkatan dan Mabes TNI dan Kemhan itu satu suara, satu irama dan ini merupakan modal kuat,” jelas Wakil Panglima TNI.
Rapat Kerja ini menegaskan komitmen TNI untuk transparan, akuntabel, serta bersinergi dengan pemerintah dan DPR dalam merumuskan kebijakan pertahanan, khususnya terkait penggunaan anggaran untuk bidang pertahanan dan keamanan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memastikan setiap program yang dijalankan tepat sasaran, mendukung kepentingan nasional, dan memperkuat kedaulatan negara.
Jurnalis: abri/dedy
