BANGKALAN, Beritalima.com |
Sejak meningkatnya kasus pandemi Covid-19 di wilayah Bangkalan Madura, banyak warga Bangkalan mengeluhkan fasilitas yang tidak memadai di tempat isolasi dan karantina para pasien tersebut. Peristiwa miris dan memprihatinkan ini mendapat tanggapan positif dari para anggota DPRD provinsi Jatim Dapil Madura.
“Banyaknya warga Kabupaten Bangkalan Madura yang tengah menjalani karantina di bekas kantor BPWS mengeluhkan fasilitas buruk di tempat karantina tersebut,” terang salah satu anggota DPRD provinsi Jatim yang melakukan sidak untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan dimana para penderita suspect Covid dirawat.
“Keluhan itu umumnya disampaikan lewat rekaman video, mulai dari soal air yang mampet, musholah yang tak bisa dipakai untuk ibadah, hingga ada yang terpaksa tidur di lantai beralas kardus bekas,” sambungnya.
Para anggota DPRD provinsi Jatim yang melakukan sidak tersebut antara lain Mahfud dari PDIP, Mathur Husyairi dari PBB, dan Muhammad Aziz politikus PAN.
Setelah melakukan blusukan ke seluruh area gedung, Mahfud memastikan sejumlah keluhan itu telah ditangani oleh satgas.
Air misalnya, sudah lancar mengalir dan musholah bisa dipakai untuk beribadah. Penyejuk udara dalam ruangan pun sudah menyala.
“Soal ada yang tidur di lantai juga sudah kami tanyakan langsung, ternyata atas kemauan sendiri,” jelas politikus PDIP itu.
Kendati fasilitas ada perbaikan, Mahfud melihat perlunya satgas membentuk tim edukasi agar pasien merasa aman dan nyaman selama menjalani masa karantina.
“Dalam pikiran mereka karantina itu menakutkan, makanya saya pikir perlu ada tim edukasi,” lanjutnya.
Sementara itu politikus PBB Matur Husyairi menyarankan agar gedung bekas kantor BPWS itu diluaskan fungsinya dari tempat karantina menjadi rumah sakit darurat.
Sebab pasien kategori Orang Tanpa Gejala (OTG) terus bertambah, sementara kondisi RSUD Syamrabu tak kuat menampung alias nyaris penuh.
“Per hari ini pasien OTG bertambah 21 orang, yang sudah ada di karantina 351 orang, sementara kapasitas bed 360. Harapan saya gedung BPWS ini selain untuk karantina juga bisa buat RS lapangan (darurat),” tambah anggota fraksi Keadilan Bintang Nurani ini.
Lebih jauh Mastur mengungkapkan bahwa soal penyekatan di Suramadu yang juga banyak dikeluhkan, para wakil rakyat ini sepakat meminta satgas memasifkan proses tracing atau penelusuran kontak erat para pasien positif.
Hasil tracing itu kemudian digunakan untuk melokalisasi agar tidak menyebar. Jika ini berjalan, maka tidak perlu lagi ada penyekatan dan swab antigen di Suramadu yang kerap memicu kerumunan.(Yul)
