Aceh Utara, Beritalima – Komentar sedap tak sedap dilontarkan oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Muthalib terhadap Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Ia bahkan meminta Gubernur Aceh tersebut tidak emosional merespon peraturan pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe.
Ungkapan tersebut disampah oleh wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara menanggapi sikap Aceh Zaini Abdullah atau lebih akrab disapa Doto Zaini tersebut saat menolak pengelolaan KEK Arun Lhokseumawe yang dilakukan oleh konsorsium BUMN (Pelindo, PIM, Pertamina dan PDPA).
Pada pernyataan tersebut, Gubernur Aceh itu justru meminta pengelolaan KEK Arun dibawah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA). Bahkan gubernur berjanji akan meminta Presiden Joko Widodo mengoreksi peraturan pemerintah tersebut.
Menurut Abdul Muthaleb hal tersebut tidak memungkinkan dilakukan oleh BUMA, apalagi masa jabatan Zaini Abdullah hanya beberapa bulan lagi sebelum dilakukan pelantika terhadap Gubernur Aceh yang baru hasil pemilihan kepala daerah Aceh belum lama ini.
“Jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang merugikan Aceh. Bagi saya, sudah tepat KEK itu dikelola oleh konsorsium BUMN. Ini urusan modal besar, tenaga profesional dan lain sebagainya,” ujar pria yang kerap disapa Taliban tersebut, pada Sabtu (04/03/2017).
Taliban menilai, pernyataan gubernur Aceh tersebut, seharusnya KEK Arun Lhokseumawe dikelola oleh Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) dinilai tidak logis. Pasalnya, BUMA sejauh ini belum memiliki pengalaman mengelola bisnis yang menghasilkan pendapatan asli daerah untuk Pemerintah Aceh.
Sehubungan dengan Hal tersebut, politisi Partai Aceh (PA) tersebut, meminta agar pengelola KEK Arun Lhokseumawe untuk kedepan harus melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra strategis.
“Seluruh industri yang beroperasi dalam KEK Arun Lhokseumawe juga harus memaksimalkan rekrutmen tenaga kerja lokal Aceh,” tambah Taliban.
Ia mengatakan, sejauh ini Aceh Utara tengah menghadapi kemorosotan ekonomi yang parah, sehingga tidak sedikit warga mantan eks petro dollar ini menjadi pengangguran. “Kita harapkan warga lokal jangan hanya menjadi penonton saja. Kita sudah pengalaman, ketika Exxon Mobil masuk ke Aceh, itu nyaris semuanya pekerja luar Aceh. Kami minta perioritaskan tenaga kerja lokal,” pintanya tegas.
Harapan lainnya, Taliban menuturkan, agar KEK Arun Lhokseumawe menjadi salah satu solusi pengentasan kemiskinan dan penganggguran di A Aceh untuk kedepannya dan ia juga mendesak pemerintah kabupaten/kota di lingkungan KEK Arun Lhokseumawe untuk menyiapkan pekerja melalui kerjasama dengan perguruan tinggi untuk menyiapkan tenaga kerja profesional.(En)
