ACEH,Beritalima- Kisruh terkait pemilihan Wali Nanggroe semakin meluas, kini Gerakan Mahasiswa Pemuda Aceh (GEMPA ) kembali gencar menyuarakan polemik tentang terpilihnya Malik Mahmud Al Haytar sebagai Wali Nanggroe Aceh yang di kukuhkan oleh FPR Aceh, hal ini dikatakan oleh Koordinator GEMPA,Husnul Jamil, Jum’at, 01 Februari 2019.
Menurutnya GEMPA telah melakukan aksi di Provinsi Aceh yang di mulai dari Simpang Lima sampai berlanjut didepan halaman Gedung DPR Aceh pada tanggal 28 Januari 2019 tidak mendapat respon apa pun dari pihak DPR Aceh.
“Sebelum melakukan aksi pihak GEMPA telah mengirimkan surat berupa nota keberatan dan mendesak DPR Aceh untuk melakukan sidang paripurna dan mencabut mandat Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe karena mereka menilai tidak sesuai dengan Undang Undang Pemerintah Aceh Nomor 9 Tahun 2013 atas perubahan UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe Aceh.
Saya berfikir bahwa Masyarakat Aceh harus mengetahui konspirasi hukum yang di permainkan oleh elit politik Aceh selama ini, kita meminta kepada seluruh stakeholder untuk bersama-sama menyuarakan keadilan sampai tegaknya supremasi hukum di Aceh,” Sebut Husnul.
Saya merasa tidak puas dengan pihak DPR Aceh di salah satu Stasiun TV yang di siar langsung karena waktu terlalu singkat serta jawaban yang diberikan oleh pihak DPR Aceh sangat tidak subtansial, Tapi setidaknya publik akan menilai terpilihnya Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe cacat secara Hukum dan cacat secara Moral,” tambahnya.
“Menantang DPR Aceh untuk debat Ilmiah terbuka yang melibatkan politisi, akademisi, dan pakar hukum agar publik mengetahui terpilihnya Malik Mahmud cacat secara Hukum atau tidak, Harapan kita, pihak DPR Aceh harus benar benar serius menyelesaikan persoalan ini.
Jika DPR Aceh tidak serius menangani persoalan Wali Nanggroe ini, maka kita sangat khawatirkan akan terjadi konflik horizontal di antara Masyarakat Aceh,”(**)
